 |
| Ir. Marits Th. Hetharia, MA (tengah) |
AMBON Tribun-Maluku.Com, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku (13/03) melakukan kegiatan Diskusi Inventarisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Maluku bertempat di Balai Diklat Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Nania Ambon. Ketua Panitia kegiatan Muhammad Akbar, S.S dalam laporannya mengatakan, seiring dengan makin kompleksnya permasalahan dalam bidang kependudukan maka pemerintah di berbagai Negara dituntut untuk mempunyai kegiatan dan program guna mengatasi masalah tersebut, yang semuanya tercakup dalam satu kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demografi, dan tujuan-tujuan umum lain dengan jalan mempengaruhi variable-variabel utama demografi, yaitu besar penduduk dan pertumbuhannya, serta perubahan dan ciri-ciri demografisnya. Rumusan kependudukan di suatu wilayah akan berbeda dengan kebijakan kependudukan di wilayah lainnya, tergantung pada kondisi demografis dari masing-masing wilayah tersebut. Untuk itu kegiatan Inventarisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan sangat diperlukan guna mendukung pelaksanaan pengendalian penduduk di Provinsi Maluku.
Tujuan dari pada kegiatan ini adalah mendiskusikan tentang bagaimana pembangunan berwawasan kependudukan membutuhkan infrastruktur pendukung terutama peraturan perundang-undangan yang selaras, Untuk mengintegrasikan kependudukan dalam suatu rangkaian proses pembangunan guna mendorong munculnya konsep pengarusutamaan penduduk agar tercapai pembangunan yang efektif dan mampu menempatkan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan.
Kegiatan tersebut menghadirkan 2 orang pembicara yaitu; Ir. Marits Th. Hetharia, MA (tengah) Ketua Koalisi Kependudukan Maluku dan Dra. Ice Pattipawael dari Kantor BPS Perwakilan Provinsi Maluku dan peserta dari instansi terkait seperti Biro Hukum Setda Maluku, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian serta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan BKKBN Provinsi Maluku.
Ketua Koalisi Kependudukan Maluku Ir. Marits Th. Hetharia, MA usai acara diskusi kepada T-M.Com mengatakan, Inventarisasi kebijakan sebenarnya dimaksudkan untuk bagaimana kita bersama-sama berdiskusi dan memadukan semua program-program dari berbagai pihak stace holders yang ada hubungannya dengan pembangunan dan kependudukan agar kita bisa sejalan, membuat persepsi yang sama, memikirkan paradikma yang sama, supaya kita bisa bekerjasama di dalam pembangunan kependudukan karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar terhadap pembangunan pada umumnya.
Menurut Hetharia, dari hasil diskusi dirinya sudah melihat bahwa sudah ada kesamaan persepsi namun demikian hal ini perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada semua pihak baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota se-Maluku. Harapannya adalah semua master plan, semua perencanaan pembangunan di Maluku bisa melibatkan berbagai data dan kepentingan tentang kependudukan karena pada akhirnya semua pembangunan berguna bagi penduduk/rakyat Maluku.(02TM)
Apa komentar anda ?