Jakarta, Tribun-Maluku.com
Kepulauan Terselatan adalah daerah dengan karakterisik kepulauan yang secara geografis sangat berjauhan dengan pusat-pusat pelayanan pemerintahan, oleh sebab itu, tidak ada solusi lain selain upaya memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dengan terus-menerus melakukan pemekaran wilayah-wilayah kepulauan sepanjang masih memenuhi berbagai persyaratan pemekaran wilayah yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.
Aspirasi ini semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dengan mendekatkan pusat-pusat pelayanan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik lainnya, mengingat perjuangan ini dilatarbelakangi oleh kondisi rill, sesungguhnya bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah masih sangat termarginal dari berbagai aspek pembangunan.
Berdasarkan pada keinginan luhur inilah maka tim aliansi rakyat kepulauan terselatan dan badan perjuangan percepatan pemekaran calon kabupaten kepulauan terselatan (Kabuanters) resmi telah mendaftarkan dokumen dan kajian aspirasi pemekaran di sekretariat jenderal Komisi ll DPR-RI pada tanggal 4 Maret 2013 lalu.
Sebelumnya tim percepatan pemekaran kabuanters sempat beraudience dengan salah satu politisi senayan yang juga asal Maluku Alex Litaay selama kurang lebih dua jam.
Dalam acara tatap muka tersebut Litaay mengatakan, ternyata tim percepatan pemekaran kabuanters lebih cepat dari pada tim percepatan pemekaran tanimbar utara karena mereka juga sudah masuk ke saya namun setelah diamati, ternyata dokumen mereka belum siap.
Dirinya menambahkan bahwa saat ini pemerintah pusat (KEMENDAGRI) sementara menghentikan proses pemekaran (moratorium)dengan alasan bahwa sebagian besar kabupaten yang dimekarkan tidak dapat mengembangkan diri secara baik. Namun setelah melaui perdebatan alot di DPR, ternyata asumsi pemerintah pusat itu juga belum tentu benar setelah pemerintah disuruh untuk presentasikan berapa propinsi/kabupaten pemekaran yang gagal padahal ada juga banyak yang berhasil kata Litaay.
Menurutnya, pemekaran itu adalah salah satu jalan guna mengentaskan kemiskinan dan ini tidak bisa dinapikan sebab kemiskinan dan keterisolasian kalau hanya dikumandangkan melalui pidato presiden,menteri dan gubernur serta bupati/walikota yang hanya wacana dan bersifa tretorika belaka tanpa action konkrit. Olehnya itu komisi ll adalah komisi yang sangat dibenci dari antara sebelas komisi yang ada di DPR karena selalu mendorong pemekaran wilayah.
Menurutnya Maluku adalah salah satu dari delapan propinsi yang melahirkan republik ini. namun setelah berumur hampir 70 tahun, Maluku merupakan satu diantara tiga daerah termiskin di Indonesia (data BPS) olehnya itu maka pemekaran adalah satu-satunya jaklan untuk mengentaskan kemiskinan dan memperpendek rentang kendali apalagi kepulauan terselatan adalah beranda terdepan dari NKRI dan hal ini akan kami dorong untuk menjadi prioritas dalam program legislasi nasional karena sifatnya urugen dan mendesak sehingga harus dijadikan sebagai kebutuhan mendesak.
Soal persyaratan administrasi secara normative, jelas Litaay, itu urusan teknis yang penting pikiran-pikiran soal geo politik dan geo strategis sudah dicantumkan dalam kajian tersebut.
Intinya bahwa semua daerah ingin membangun daerahnya sendiri namun kalau tidak memiliki uang maka apa yang mau dibuat/dibangun? Maka haruslah mekar agar anggaran di Pempus bias diluncurkan ke daerah-daerah inilah posisi tawar kita kepada pemerintah pusat ungkap Wakil Ketua DPP partai PDIP ini.
Sementara itu Edison Betaubun yang juga politisi senayan asal partai golkar ketika ditemui tim pemekaran kabuanters di ruang kerjanya di lantai Xlll gedung nusantara l tanggal 6 Maret lalu, mengatakan, bahwa selaku satu-satunya orang tenggara di DPR RI maka dirinya tidak mau berkomentar banyak yang penting dokumen dan persyaratan administrasinya sudah siap maka kepulauan terselatan wajib dan siap dimekarkan sama dengan dengan daerah lain di Indonesia dan kita akan berjuang bersama-sama dengan rakyat.
Sebab bagaimanapun kata Betaubun, memperoleh kesejahteraan bukan saja dambaan orang jawa, Kalimantan, sumatera atau yang lainnya namun orang terselatan juga berhak menentukan nasibnya sendiri melalui pemekaran wilayah ungkap politisi asal desa Ohoiel Kabupaten Maluku Tenggara Ini.
Setelah dikoordinasikan saat itu juga maka Betaubun langsung mempertemukan tim pemekaran dengan ketua komis ll DPR-RI Agung Ginanjar guna menyerahkan hasil kajian serta dokumen pemekaran Kabuanters.
