 |
| John Sesa, SE |
AMBON Tribun-Maluku.Com,
Prospek Kependudukan di Provinsi Maluku dari sisi program pasti kita akan bisa menurunkan angka dan bisa diatur untuk membuat kebijakan-kebijakan guna menunjang program pemerintah. Demikian keterangan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku John Sesa, SE kepada T-M.Com di Ambon.
Menurut Sesa, KB bukan saja untuk mengatur jarak kelahiran namun, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kalau masyarakat sejahtera maka pasti dengan sendirinya mereka akan disibukan dengan pekerjaan sehingga tidak memikirkan hal-hal yang hanya membuat menambah angka kelahiran saja.
Dia mencontohkan, di negara-negara berkembang kalau masyarakatnya sibuk mencari penghidupan maka pasti tidak ada yang mempunya anak lebih dari dua, bahkan ada yang tidak mempunyai anak.
Dikatakan, ada satu pendapat mengatakan bahwa “Kesejahteraan sebenarnya merupakan salah satu kontrasepsi juga karena masyarakat disibukan dengan pekerjaan sehingga bisa saja lupa dengan hal-hal yang bersifat negatife.
Menurutnya, sebenarnya program KB ini pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melahirkan cuman harus diatur jarak kehamilan dengan cara menggunakan kontrasepsi modern guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Secara khusus di Maluku yang menjadi masalah pertambahan penduduk bukan karena kelahiran namun karena migrasi akibat dari banyak orang yang melirik Maluku karena adanya kegiatan masyarakat di bidang pertambangan dan sumber daya mereka sangat rendah, sementara ada penduduk Maluku yang sumber dayanya baik ada yang mengikuti pendidikan di luar dan tidak ingin untuk kembali ke Maluku.
Masalah Kependudukan lebih banyak bicara soal kebijakan sehingga pihak BKKBN Provinsi Maluku harus menginventarisir kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan instansi lain yang menunjang, karena banyak kebijakan yang sepertinya kurang mendukung diantaranya program Jamkesmas yang tidak membatasi berapa jumlah orang yang dihitung. Untuk itu pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi sehingga semua kebijakan harus mengarah kepada aspek kependudukan.
Sesa berharap, kita harus mempunya satu persepsi bahwa penduduk perlu dikendalikan karena jumlah penduduk Indonesia sudah nomor 4 di dunia, dan kalau penduduk tidak bisa terkendali maka justru pembangunan sarana dan prasarana tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan.(02TM)
