Pengendalian Penduduk Untuk Tingkatkan Kesejahteraan

John Sesa, SE

AMBON Tribun-Maluku.Com,
 Prospek Kependudukan di Provinsi Maluku dari sisi program pasti  kita akan bisa menurunkan angka  dan bisa diatur untuk membuat kebijakan-kebijakan guna menunjang program pemerintah.  Demikian keterangan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku  John Sesa, SE kepada T-M.Com di Ambon.
Menurut  Sesa, KB bukan saja untuk mengatur  jarak kelahiran namun, bagaimana  meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kalau masyarakat sejahtera maka pasti dengan sendirinya mereka akan disibukan dengan pekerjaan sehingga tidak memikirkan hal-hal yang hanya membuat  menambah angka kelahiran saja.
Dia mencontohkan, di negara-negara berkembang kalau masyarakatnya sibuk mencari penghidupan maka pasti tidak ada yang mempunya anak lebih dari dua, bahkan ada yang tidak  mempunyai  anak.
Dikatakan, ada satu pendapat mengatakan bahwa “Kesejahteraan sebenarnya merupakan salah satu kontrasepsi juga karena masyarakat disibukan dengan pekerjaan sehingga bisa saja lupa dengan hal-hal yang bersifat negatife.
Menurutnya, sebenarnya program KB ini pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melahirkan cuman harus diatur jarak kehamilan  dengan cara menggunakan kontrasepsi modern guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Secara khusus  di Maluku yang menjadi masalah  pertambahan penduduk bukan karena kelahiran namun karena migrasi akibat dari banyak orang yang melirik Maluku karena adanya kegiatan masyarakat di bidang pertambangan dan sumber daya mereka sangat rendah, sementara ada penduduk Maluku yang sumber dayanya baik ada yang mengikuti pendidikan di  luar dan tidak  ingin untuk kembali ke Maluku.
Masalah Kependudukan lebih banyak bicara soal kebijakan sehingga pihak BKKBN Provinsi Maluku harus menginventarisir  kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan instansi lain yang menunjang, karena banyak kebijakan yang sepertinya kurang mendukung  diantaranya  program Jamkesmas yang tidak membatasi berapa jumlah orang yang dihitung. Untuk itu pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait guna menyamakan persepsi sehingga semua kebijakan harus mengarah kepada  aspek  kependudukan.
Sesa berharap, kita harus mempunya satu persepsi bahwa penduduk perlu dikendalikan karena jumlah penduduk Indonesia sudah nomor 4 di dunia,  dan kalau penduduk tidak bisa terkendali maka justru pembangunan sarana dan prasarana tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan.(02TM)