Kisar, Tribun-Maluku.comBerbagai keinginan serta upayah yang berkembang dan semakin mengkristal telah menjadi aspirasi seluruh masyarakat di wilayah kepulauan terselatan dalam rangka memperjuangkan sebuah daerah otonom baru yang meliputi wilayah pulau Kisar, Romang, Wetar, dan Lirang yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yakni, Kec. Pp Terselatan, Kec. Kisar Utara, Kec. Wetar, Kec.Wetar Barat,Kec. Wetar Timur, Kec. Wetar Utara dan Kec. Pulau Romang.
Aspirasi yang terus berkembang ini kemudian melahirkan sebuah komitmen bersama yang sebelumnya merupakan gerakan anak-anak muda yang mengekspresikan keinginan hati mereka melalui diskusi eksternal maupun internal yang merupakan akumulasi gerakan spontanitas dimana tuntutan tersebut semakin kuat diserukan oleh kalangan pemuda yang kemudian menggema menjadi aspirasi rakyat kepulauan terselatan.
Cikal bakal inilah maka lahirlah sebuah sebuah kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat Pulau-pulau Terselatan yang melibatkan tokoh masyarakat, seluruh kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda yang diwadahi dalam Aiansi Rakyat Kepulauan Terselatan (ARKT) dan dilegitimasikan untuk mempersiapkan berbagai langkah-langkah konkrit yang berkaitan dengan persiapan pemekaran calon kabupaten kepulauan terselatan.
Keinginan dan aspirasi rakyat kepulauan terselatan untuk menjadi sebuah daerah otonom baru, bukanlah disebabkan oleh persoalan ibukota MBD, ataupun sentiment kedaerahan yang sempit, karena bagi rakyat kepulauan terselatan, Tiakur adalah ibukota definitive Kab. MBD dan itu sudah final berdasarkan amanat UU Nomor 31 tahun 2008 (pasal 7).
Namun konsep dan wacana pemekaran sudah merupakan tekad dari dan pemikiran para tokoh-tokoh selatan daya bahwa dalam jangka menengah ke tiga (3) gugus kepulauan selatan daya (Pp. Terselatan. Pp. Babar, dan Pp. Lemola) akan terus diperjuangkan menjadi tiga (3) Kabupaten.
Hal inilah yang merupakan dasar pijak perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Terselatan (Kabuanters) yang di jadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat dengan berbagai persyaratan teknis yang telah dipenuhi secara administrasi dan pertimbangan kekhususan daerah ini dari sisi geo politik dan geo strategis.
Tim percepatan pemekaran KABUANTERS yang di damping Pemerintah Propinsi Maluku yakni Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Drs. J Putirulan, Kabag Otonomi Daerah Dra. Angel Huwae dan Kasubag penataan wilayah pemekaran Drs. Boy Metwaan setelah melakukan audience bersama pemerintah pusat di Jakarta beberapa waktu lalu, ternyata Pemrintah pusat sangat mendukung dan mengapresiasi secara positif perjuangan pemekaran wilayah kepulauan terselatan.
Beberapa pejabat pusat yang sempat di temui mulai dari Kasubdit Penataan wilayah l (Hendaryanto) pada dirjen otonomi daerah, DIRJEN PUM, DIRJEN OTDA (Prof.Dr.Djoermansayah Djohan MA), DIRJEN KESBANGPOL, dan BNPP di Kementerian Dalam Negeri pada kesempatan yang berbeda (tanggal 4,5,6,7 hingga 8 Maret lalu), pada umumnya mendukung perjuangan tim pemekaran.
Hal ini terlihat jelas saat salah satu tokoh masyarakat yang juga sebagai representase tim pemekaran kabuanters Drs. Simon Moshe Maahury menyerahkan dokumen kajian pemekaran kepada Dirjen Otonomi Daerah Prof. Dr. Djohermansyah Johan MA. Sejenak melihat dan mempelajari dokumen tersebut maka decak kagum sang dirjen pun muncul ketika matanya tertuju pada cakupan wilayah-wilayah yang akan di mekarkan. Tim pun disuruh menunjukan batas wilayah pada PETA dihadapan sang Dirjen otonomi daerah.
Menurut mereka (pejabat pusat) bahwa, selama ini dengan makin bertambahnya daerah otonom baru, di wilayah kepulauan terpencil yang selama ini merupakan kawasan yang terisolir karena jauh dari pusat pemerintahan dan pelayanan public diharapkan akan semakin mempercepat proses pembangunan yang pada hakekatnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut apalagi kekhususan kita (Kabuanters) adalah daerah perbatasan dan kepulauan.
Sementara itu beberapa para politisi senayan dari partai golkar dan PDIP khususnya komisi ll DPR-RI yang berhasil ditemui justru semangatnya makin menyeruak ketika tim pemekaran yang diwakilkan Drs. Simon Moshe Maahury mempresentasikan kondisi wilayah kepulauan terselatan yang rentan dengan keterisolasian, ketertinggalan, kemiskinan serta persoalan rentang kendali dan wilayah perbatasan ke hadapan mereka.
Sontak wajah dan performa apresiatif mereka mulai keluar sambil mengangguk-angguk saat tim percepatan pemekaran kepulauan terselatan menunjukan batas dan cakupan wilayah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Australia pada peta.
Apresiasi dan dari dukungan pemerintah pusat inilah yang dijadikan oleh tim perjuangan percepatan pemekaran kabuanters sebagai spirit untuk terus berjuang demi kemaslahatan seluruh rakyat kepulauan terselatan.
