 |
| Drs. Ujir Halid, MSi (kiri) dan Drs. John Ursepuni (kanan) |
AMBON Tribun-Maluku.Com, Anggaran yang digunakan untuk monitoring pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang bersumber dari dana APBD Maluku diakui oleh Kepada Dinas Perhubungan Drs. Ujir Halid, MSi ada namun jumlahnya sangat terbatas.
Pengakuan tersebut disampaikan Drs. Ujir Halid, MSi pada acara coffie morning bersama wartawan (29/04) bertempat di ruang rapat Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
Menurut Halid, kegiatan monitoring biasanya dilaksanakan dua kali dalam setahun yaitu pertengahan dan akhir tahun berjalan namun jumlah anggaran tidak mencukupi untuk wilayah Maluku secara keseluruhan, sehingga monitoring hanya sampai pada kota-kota Kabupaten saja dan jika ada proyek yang berada pada kota Kecamatan dan desa, maka pengawasan dilakukan oleh Satker sendiri dan Konsultan Pengawas.
Dikatakan, proses pencairan dana monitoring harus ada bukti dari progres pekerjaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kong kali kong antara Kontraktor dengan Konsultan Pengawas.
Dana monitoring ini setiap tahun diusulkan dari APBD dalam jumlah yang besar namun yang disetujui hanya demikian karena bukan saja Dinas Perhubungan yang mengusulkan namun ada 48 SKPD di Provinsi Maluku yang membutuhkan dana monitoring itu juga.
Ketika ditanya soal sosialisasi bagi pemilik kapal rakyat yang GT-nya di bawah 7 di wilayah Provinsi Maluku, terkait dengan long boat Marlen yang hilang beberapa waktu lalu namun sudah ditemukan dalam pelayaran dari pulau Nila ke pulau Seram Halid katakan, kapal dengan GT 7 ke bawah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota namun, Dinas Perhubungan Provinsi juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan kapal-kapal tersebut.
Menurutnya, sosialisasi bagi pemilik kapal GT 7 ke bawah dilaksanakan setiap tahun namun, hanya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang diundang untuk mengikuti sosialisasi di Ambon.
Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melanjutkan sosialisasi kepada pemilik kapal rakyat yang ada di wilayah masing-masing, karena kalau provinsi yang melakukan sosialisasi secara langsung maka kendalanya adalah soal anggaran.(02TM)
