AMBON, Tribun-Maluku.com : Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menyatakan penanggung jawab penanggulangan bencana adalah pemerintah pusat (Pempus) dan pemerintah daerah (Pemda) .
Demikian penuturan Eko Budiman Kasubit Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam Pusat kepada wartawan disela-sela pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Peragaan Tim Reaksi cepat dan realawan penanganan korban bencana Kabupaten /Kota se-Maluku, Selasa (14/5).
Menurutnya pemerintah pusat tidak akan melupakan pemerintah yang berada di daerah apabila sudah mengalami kesulitan maka akan dibantu .
Masih adanya beberapa titik yang terkena dampak bencana Alam tahun lalu, sampai sekarang ini belum diselesaikan karena BNPB tidaklah bisa menangani semua persoalan yang terjadi di Maluku sendiri.
Dijelaskannya, penanggulangan bencana terbagi dalam tiga versi yaitu sebelum terjadinya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang mana semua instansi terkait dilibatkan bukan saja urusan pemerintah saja tetapi masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab.
Untuk Kota Ambon, menurut Budiman, dirinya sudah beberapa kali bersama tim dari pusat turun langsung ke beberapa titik terjadinya bencana pada tanggal 1 Agustus.
Diakuinya kalau pihaknya juga mempunyai keterbatasan tidak bisa sekaligus membantu sehingga bagaikan membalik telapak tangan lantas tempat-tempat bencana alam tersebut seperti semula, tetapi akan dilakukan secara bertahap
.
Ia menambahkan, untuk itu semua bantuan untuk Maluku nantinya akan diserahkan secara bertahap atau stimulan. (TM-05)
