AMBON, Tribun-Maluku.com : Perkembangan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Maluku mengalami pasang surut padahal organisasi ini memiliki anggota khusus guru sebanyak 30 ribu orang guru diMaluku yang tersebar di 11 kabupaten kota namun perjalanan organisasi profesi guru ini tidak mengalami peningkatan yang berarti malah statis bahkan mengalami kemunduran.
Ketua PGRI Maluku Dominggus Latuihamallo MSc saat ditemui Tribun-Maluku.com di ruang kerjanya, Selasa (14/5) menyatakan memang organisasi PGRI yang dipimpinnya mengalami pasang surut bahkan boleh dikatakan mengalami kemunduran karena bagaimananpun juga sebuah organisasi manapun membutuhkan dana untuk pengambangan dan peningkatan organisasi tersebut termasuk PGRI.
Dikemukakan tidak berkembangnya organisasi PGRI Provinsi Maluku dikarenakan dana melalui Iuran para guru yang berada di 11 kabupaten kota tidak disetor secara rutin ke PGRI tingkat provinsi padahal iuran-iruan para guru itu sudah mereka setor ke PGRI tingkat kabupaten kota.
Menurut Latuihamallo Iuran guru yang menjadi anggota PGRI perbulan sebesar 5000 rupiah dengan rincian 2000 rupiah untuk tingkat kecamatan, 1500 rupiah untuk kabupaten kota , 1000 rupiah untuk provinsi serta 500 rupiah untuk PGRI pusat ini berlaku untuk 1 orang guru perbulan sehingga 1000 rupiah yang disetor dari aja kabupaten kota dikalikan dengan 30 ribu guru maka PGRI provinsi Maluku harus meneriman dana dari iuran tersebut sebanyak 30 juta perbulan dan sangat cukup untuk membiayai jalannya organisasi PGRI tingkat provinsi yang membawahi PGRI kabupaten kota.
Karenanya, sejak bulan Mei 2010 hingga saat ini PGRI provinsi belum menerima dana iuran para guru ratusan juta jumlahnya padahal para guru sudah menyetor iuran sebesar 5000 rupiah itu ke PGRI kabupaten kota ,dengan begitu dana sebesar itu mengendap dan masih berada dipengurus PGRI tingkat kabupaten kota dan kecamatan.
Dijelaskannya, pihak PGRI provinsi sudah melakukan pendekatan baik melalui lisan maupun surat dimana mereka harus menyetor sesuai dengan kesepakatan rincian tersebut, yakni untuk kecamatan 20 persen atau 2000 rupiah, kabupaten kota 30 persen 1500 rupiah tingkat provinsi 20 persen 1000 rupiah dan tingkat PGRI pusat 10 persen sebesar 500 rupiah dan ini harus disetor secara rutin dan tertib.
Untuk itu pengurus PGRI provinsi, tandas Latuihamallo, sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk menyurati bahkan sudah disampaikan pada pertemuan konferensi pada Mei 2012 akan hal iuran tersebut, untuk itu dalam waktu dekat pihak PGRI provinsi Maluku akan menepuh jalur hukum melalui kejaksaan untuk dilakukan audit.
Untuk kota Ambon, iuran PGRI juga belum disetor sudah masuk 10 bulan itu dipotong langsung dari gaji guru, padahal PGRI provinsi sangat berperan aktif untuk membantu para guru seperti mutasi guru,sertifikasi guru, dana bos, juga ujian nasional, PGRI mengawal semua itu, tandas Latuihamallo.(04TM).
