Dikatakan, nantinya yang akan mengikuti kongres PGRI pada bulan Juli diJakarta itu dari Maluku keterwakilan dari pengurus 11 kabupaten kota berjumlah 123 orang, yakni pengurus tingkat provinsi 12 orang sisanya 111 orang berasal dari pengurus kabupaten kota.
Dijelaskan, biaya transportasi,akomodasi sementara mengikuti kongres ditanggung masing-masing kabupaten kota, dengan koordinasi berada dipengurus provinsi namun pembayarannya dari masing-masing kabupaten kota disetor langsung kerekening pengurus besar di Jakarta dengan memilih tempat pemondokan dengan berbagai standar yang ada di Jakarta sesuai kemampuan, panitia pusat siap membantu tandas Latuihamallo.
Manurutnya peserta dari Maluku membawa agenda kongres yakni, yang pertama memilih pengurus besar PGRI pusat periode 2013-2018 dan agenda dari Maluku, menyangkut sertifikasi guru yang masih tersendat dibayar, distribusi guru keseluruh Maluku termasuk hak-hak guru,juga kelakuan guru,termasuk rotasi guru,juga peningkatan mutu guru, termasuk pilkada Maluku,yang digabung dengan permasalahan dari kabupaten, ini antara lain agenda dari Maluku yang sudah disampaikan duluan kepengurus ucap Latuihamallo.
Terkait Iuran PGRI kota Ambon yang belum dilunasi, Latuihamallo menjelaskan, memang selama 11 bulan sejak Juni 2012 hingga sekarang iuran PGRI khusus kota Ambon belum direalisasi ketingkat provinsi, dan iuran itu dipotong langsung oleh pengurus kota setiap bulannya, pemotongan iuran tersebut perbulan perguru 5000 rupiah, dengan rincian 2000 rupiah untuk kecamatan,1500 untuk kota, 1000 untuk provinsi dan 500 rupiah untuk pusat,khusus untuk provinsi yang hanya 1000 rupiah perorang perbulan dikalikan dengan 30000 ribu lebih guru dikota Ambon dikalikan 11 bulan jumlah dana yang cukup besar, mengendap dipengurus PGRI kota Ambon tandas Latuihamallo.(04TM).
