 |
| Gubernur Maluku K.A. Ralahalu |
AMBON Tribun-Maluku.Com, Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dan eksekutif menjalankan pemerintahan dengan diawasi oleh lembaga legislatif yang didukung oleh lembaga-lembaga yudikatif.
Kekuasaan pemerintah bukannya tak terbatas, banyak elemen/pilar dalam masyarakat yang menjadi pengawas bagi jalannya kegiatan berbangsa dan bernegara.
Memilih pemimpin secara langsung merupakan salah satu perwujudan dari salah satu hak manusia yang hakiki dan pembangunan yang terus dan akan pemerintah lakukan selama ini, akan tetap berpegangan pada nilai-nilai demokrasi dengan mengutamakan keadilan sosial demi terwujudnya kehidupan masyarakat Maluku yang aman, tentram, maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Demikian sambutan Gubernur Maluku K.A. Ralahalu yang dibacakan staf ahli kantor Gubernur Maluku Iwan Risakotta, SH pada acara Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2012 di Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Maluku di hotel Amans (2/07).
Menurut Ralahalu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan kumpulan angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek demokrasi yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi dan ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 12 variabel dan 53 indikator .
Dengan disusunnya indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi berdasarkan ketiga aspek yang dipelajari, disamping itu indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan dari provinsi-provinsi di Indonesia.
Indeks Demokrasi Indonesia di Maluku seperti juga di seluruh wilayah Indonesia saat ini merupakan yang kelima kalinya setelah sebelumnya dilakukan pada tahun 2008, saat itu dari skala 1 hingga 100, Maluku mencapai poin 51.1 dan masih jauh dibawah pencapaian nasional 60.4 hasil tersebut merupakan catatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong demokratisasi yang lebih cepat lagi, demi tercapainya iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku tahun 2011 yang diukur tahun lalu ternyata menurun menjadi 68.38, penurunan tersebut terutama terjadi pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik, sementara aspek lembaga demokrasi menunjukkan peningkatan.
IDI 2012, seperti juga tahun-tahu sebelumnya, merupakan kerjasama antara BAPPENAS, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Dalam Negeri; Badan Pusat Statistik dan UNDP dengan Kelompok Kerja di masing-masing provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan Sekretariat di Bidang Kesbangpol.
Ralahalu harapkan, peserta FGD IDI dapat berpsartisipasi secara aktif, agar dapat diperoleh suatu gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan demokratisasi di Maluku demi pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.(02TM)
