“Selain ketersediaan sumber kekayaan alam laut dan darat, daerah ini juga memiliki potensi SDM yang besar di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya dan siap digerakkan untuk membangun daerah itu,” kata Wakil ketua Konsorsium pemekaran Pulau-Pulau Lease, Prof M. Sapteno di Ambon, Jumat (6/9).
Untuk tenaga doktor (Strata III) yang berasal dari sana sebanyak 18 orang dan strata dua sudah mencapai ratusan orang sedangkan S-1 lebih banyak lagi, sementara jumlah penduduk yang tersebar pada berbagai pulau ada 112 ribu jiwa.
M. Sapteno mengatakan, potensi seperti ini harus dipertimbangkan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama DPRD setempat untuk mempercepat proses pemberian rekomendasi pemekaran Kabupaten Pulau-Pulau Lease-Salahutu.
Bukannya menghalangi proses pemekaran dengan alasan ada sekelompok orang yang menolak rencana tersebut.
“Saat berkampanye sebagai calon bupati dan wabub, janji memekarkan daerah ini disebarkan kepada masyarakat, tapi setelah terpilih malahan berbicara lain dan sampai saat ini Pemkab bersama DPRD Malteng belum memberikan rekomendasinya,” jelas Sapteno.
Padahal sejak terbentuk dan berproses dari tahun 2009, konsorsium pemekaran daeerah otonom baru ini sudah bekerja melakukan berbagai kajian sosiologis, ekonomi, politik, keamanan dan budaya dan membawa rencana ini ke komisi A DPRD Maluku untuk dibahas.
Pemekaran Pulau-Pulau Lease-Salahutu sebenarnya sudah memenuhi berbagai persyaratan, baik dari jumlah kecamatan, jumlah penduduk maupun SDA dan SDM, sehingga rentang kendali birokrasi pemerintahan semakin diperpendek.
“Singapura dan Jepang yang tidak memiliki potensi sumber daya alam yang besar saja bisa sejahtera dan maju karena mengandalkan kreatifitas SDM mereka, apalagi kita di Saparua, Lease dan Salahutu yang memiliki semua potensi ini harusnya dimekarkan untuk memajukan daerah,” katanya. (ant/tm)
