Menurutnya, hingga saat ini polemik PT. Menara Group semakin membias, karena ada pro dan kontra masyarakat Aru terkait dukungan dan penolakan atas operasi PT Menara Group di Kabupaten penghasil Mutiara itu.
Untuk itu pihaknya tidak akan membiarkan hak adat kabupaten tersebut diperkosa oleh PT Menara Group, ia juga meminta agar kedua belah pihak yang saling pro-kontra di kabupaten tersebut terkait hadirnya PT Menara Group untuk duduka secara bersama dalam sebuah forum pertemuan.
Penolakan yang dilakukan oleh para petuah adat di kabupaten itu adalah sikap tegas dan bersifat mengingat dan apabila perusahaan tersebut masih beroperasi, maka dirinya akan meminta masyarakat Aru untuk mendeklarasikan lepasnya Kabupaten Aru dari Maluku dan bergabung dengan Provinsi Papua.
Ditambahkan, pihaknya dalam memperjuangkan pemberhentian serta penolakan PT. Menara Group itu telah berulang kali di Jakarta dan bertemu dengan berbagai Menteri Kabinet Jilid II SBY itu, namun sementara berproses serta meminta banyak persyaratan yang harus diikuti.
Gaite mengatakan jika persoalan tersebut belum tuntas maka masyarakat Aru akan memboikot serta Golput dalam putaran kedua Pilgub Maluku yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 15 Desember mendatang.(TM05)