Bupati Aru Optimistis Perkebunan Tebu Tingkatkan Kesejahteraan

Ambon, Tribun-Maluku.com : Penjabat Bupati Kepulauan Aru, Maluku, Gotlief Gainau optimistis perkebunan tebu yang telah diterbitkan izinnya kepada Menara Grup akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Bayangkan perusahaan tersebut berencana menanamkan investasi senilai Rp50 triliun sehingga bila beroperasi dipastikan memberikan kontribusi strategis bagi pendapatan asli daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat,” katanya, dikonfirmasi, Selasa (8/4).

Menurut dia perkebunan tebu diintegrasikan dengan pabrik gula dan pengembangan ternak yang didukung berbagai fasilitas dengan produksi menembus pasar ekspor.

“Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 300 orang dari jumlah penduduk Kepulauan Aru saat ini lebih dari 101.000 jiwa,” katanya.

Menurut dia Gubernur Maluku, Said Assagaff mengarahkan agar pemerintah daerah memelihara stabilitas keamanan dan memfasilitasi investor menanamkan modalnya serta mensosialisasikan kegiatan perkebunan skala besar itu kepada masyarakat, termasuk pemilik hak ulayat.

“Jangan yang bukan pemilik hak ulayat maupun masyarakat di lokasi perkebunan tebu memberikan pernyataan tidak sesuai perkembangan di lapangan karena masyarakat mendambakan perubahan hidup,” ujar Gotlief.

Menara Grup telah diberikan izin usaha oleh Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko pada 2 Juli 2010, rekomendasi Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu tertangal 19 Jui 2011 dan izin prinsip dari Menhut 5 Februari 2013.

Sebelumnya salah seorang pemilik hak ulayat yang lahannya akan dimanfaatkan untuk perkebunan tebu, Siprianus Alatubir, menyatakan, tidak ada pemegang hak ulayat yang keberatan dengan investasi tersebut karena kehadiran perkebunan tebu strategis untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru maupun Maluku secara umum.

Untuk pembangunan perkebunan tebu itu konsorsium Menara Grup melibatkan para pemilik lahan sebagai pemegang hak ulayat.

“Kami terlibat dalam sosialisasi, survei, pengambilan sampel tanah. Berdasarkan foto satelit lahan yang disurvei baru 203.000 hektare di kecamatan Aru Selatan meliputi 22 dari 31 desa,” ujarnya.

Lahan 203.000 hektare itu pun belum diketahui kelayakan hasil sampelnya karena masih diuji di Jakarta dengan melibatkan ahli di bidangnya.

Selain itu, pengembangan usaha perkebunan tebu pun memperhatikan status kawasan hutan yang tidak mungkin merusak hutan lindung maupun lainnya yang diatur ketentuan perundang – undangan.

“Tidak mungkin Kementerian Kehutanan menerbitkan izin prinsip dengan mengabaikan kelestarian lingkungan maupun fungsi – fungsi hutan di Kepulauan Aru,” kata Siprianus.

Sedangkan pemilik lahan lainnya, Jefry Thomas Leplepen, menyambut baik investasi perkebunan tebu di areal hak ulayatnya karena strategis untuk pengembangan perekonomian di Kepulauan Aru.

“Kabupaten Kepulauan Aru saat ini hanya mengandalkan dana alokasi umum maupun khusus serta bagi hasil sehingga dengan rencana investasi puluhan triliun rupiah itu strategis untuk berbagai sektor,” ujarnya (ant/tm)

Copyright by: Media Online Tribun-Maluku.com
-6.1946502134.5501935