 |
| Ros Far-far, SH. MH |
AMBON Tribun-Maluku.Com- Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Ros Far-far, SH. MH atas nama Gubernur Maluku membuka dengan resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Maluku tahun 2015 bertempat di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku Senin (27/4).
Sejak program KB Nasional dikembangkan di Provinsi Maluku pada tahun 1979 sampai dengan tahun 2014, hasil yang dicapai dalam menurunkan tingkat kelahiran, masih berfluktuasi. Kondisi tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang lebih serius dan terfokus.
Secara umum, kondisi geografis Provinsi Maluku yang berciri kepulauan, dengan luas wilayah laut mencapai 92,4 persen dibandingkan wilayah daratan seluas 7,6 persen, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
Tingginya biaya transportasi, terbatasnya tenaga dan sarana prasarana, serta tingginya biaya pelayanan bagi masyarakat, merupakan kondisi riil yang tidak dapat terbantahkan.
Dalam konteks pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, kondisi geografis sedemikian rupa, menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya : angka kelahiran yang tinggi dan bervariasi; angka pemakaian kontrasepsi yang rendah dan bervariasi; tingginya Unmet Need atau kebutuhan yang belum terpenuhi; masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja; serta belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian peserta KB.
Rapat Kerja Daerah ini sebagai momentum yang tepat untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masalah, dan menentukan strategi penanganan yang tepat, sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Dikatakan, program KB saat ini kurang begitu populer di mata masyarakat. Kondisi ini tentu menjadi tantangan berat bagi jajaran BKKBN.
Diharapkan, jajaran BKKBN dituntut untuk mampu meyakinkan para Bupati dan Walikota serta mitra kerja, tentang pentingnya strategi Program KB bagi investasi pembangunan manusia Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga perbaikan Indeks Pembangunan Manusia.(TM02)
