Ambon, Tribun-Maluku.com : Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tambahan untuk alokasi dana desa 2015 bagi 30 desa di Kota Ambon, Maluku.
Alokasi dana desa sebelumnya untuk Kota Ambon sebesar Rp4,6 miliar, setelah dilakukan perubahan dan pertimbangan, anggaran untuk Kota Ambon menjadi Rp9,6 miliar, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon Robby Silooy, di Ambon, Senin (27/4).
“Saat ini kami masih menunggu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, dan penyusunan APB Desa setelah itu Pempus mencairkan anggaran untuk diserahkan kepada masing-masing desa,” katanya .
Menurut dia, pengucuran dana desa dilakukan tidak sekaligus yakni satu desa Rp1 miliar, tetapi secara bertahap.
“Pada 2015 Pemkot Ambon siap untuk menyalurkan ADD kepada 30 desa yang tersebar di lima kecamatan, tetapi saat ini masih terkendala revisi PP nomor 60 tahun 2014 sehingga sekarang anggaran tersebut belum dicairkan,” katanya.
Roby mengatakan, penambahan anggaran bersumber dari APBN Perubahan yang mengacu pada indikator alokasi dasar yakni,90 persen dari APBN-P dan sisa 10 persen akan dikucurkan untuk dana desa termasuk yang ada di Kota Ambon.
“Anggaran tersebut akan diberikan sesuai dengan kriteria desa yakni, jumlah penduduk sebesar 35 persen, jumlah pendidik miskin 25 persen, bobot luas wilayah 10 persen dan indeks kesulitan,” tandasnya.
Pemkot Ambon, lanjut Roby telah memiliki konsep penyaluran dana desa, tetapi aturan tersebut belum dilakukan untuk penyaluran.
“Setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran tahap pertama di tahun 2015 sebesar Rp289 juta, dan akan diberikan secara bertahap dalam beberapa tahun kedepan,” ujarnya.
Dijelaskannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa kota Ambon sementara melakukan pembagian desa dan negeri penerima bantuan disertai luas wilayah dan jumlah penduduk.
ADD APBN ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap dan dihitung berdasarkan jumlah Desa.
“Selain itu dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa,” katanya. (ant/tm)
