Era Emas Provinsi Maluku Akankah Dapat Terulang ?

Jefri Tipka
Perhelatan kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018 perlahan tapi pasti mulai berjalan menuju perayaan pelaksanaannya. Sudah dapat dipastikan roda pemerintahan Provinsi Maluku dalam lima tahun kedepan akan dipimpin pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Dalam masa pemerintahan yang akan mereka pimpin, seluruh rakyat Maluku menaruh harapan dan menantikan karya nyata dari pemimpin yang baru dalam membangun Maluku di segala bidang sesuai degan janji-janji politik disaat kampanye.

Perwujudan janji-janji politik yang pelaksanaanya akan diimplementasikan dan dituangkan dalam program-program kerja memerlukan dukungan birokrasi yang solid, kuat, berkinerja baik, dan bersih. Akan tetapi berdasarkan laporan Indonesia Governance Index (IGI) tahun 2012, kinerja tata kelola pemerintah Provinsi Maluku masih tergolong kurang baik yakni berada pada peringkat enam terbawah dari 33 Provinsi yang diukur kinerjanya.

Sehingga langkah awal yang harus ditempuh Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dalam upaya mewujudkan program-program kerjanya yakni membenahi birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku.

Pembenahan birokrasi Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi sangat Mutlak diperlukan sebagaimana telah dirancangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi diyakini program-program pembangunan di Provinsi Maluku akan terwujud dan terlaksana sesuai yang diharapkan, yang meliputi : Perubahan sistem, pola pikir dan  budaya kerja (menajemen perubahan); Penataan perundang-undangan; Penataan dan penguatan organisasi; Penataan tata laksana; Penataan sistem menajemen sumber daya manusia aparatur; Penguatan pengawasan (mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN); Penguatan akuntabilitas kinerja; dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gubernur dan Wakil Gubernur harus mampu dan jeli memilih figur-figur yang dapat menjadi role model dalam melaksanakan delapan area perubahan reformasi birokrasi, sehingga tercipta kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Apabila reformasi birokrasi dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka akan menjadi garansi dan daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi di Negeri Raja-Raja ini.

Persoalan lain dan paling mendasar yang menyakut hajat hidup orang banyak sehingga perlu mendapat perhatian dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Maluku.

Berdasarkan data BPS, Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku masih cukup tinggi yaitu sebesar 18,29 persen untuk kondisi September 2017 atau jumlah penduduk miskin sebanyak 320,42 ribu jiwa. Walaupun berbagai program perlindungan sosial (Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Siswa Miskin, dll) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah dilaksanakan Pemerintah Pusat dan daerah, namun upaya mengangkat taraf kehidupan orang-orang miskin ke tingkat yang lebih baik masih berjalan lambat dan dapat dikatakan belum berhasil.

Hal ini terlihat dari angka kemiskinan Provinsi Maluku yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir besarannya tidak mampu keluar atau kurang dari angka 18 persen, dimana keadaan September 2013 angka kemiskinannya sebesar 19,27 persen dan kondisi September 2017 angka kemiskinan menjadi 18,29 persen. Angka kemiskinan Provinsi Maluku merupakan tertinggi keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Ketidakmampuan pemerintah di daerah ini dalam mengangkat kesejahateraan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ditilik dari pendapatannya terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku yang masih relatif tinggi 3,41 pada keadaan September 2017, meskipun angka ini cenderung mengalami penurunan selama lima tahun terkahir.

Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku jauh diatas indeks kedalaman kemiskinan Indonesia yang sebesar 1,79. Perbandingan kedua angka indeks itu memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku dapat dikatakan belum berhasil atau lambat dalam meningkatkan pendapatan orang-orang miskin mendekati garis kemiskinannya.
Setiap tahun nilai garis kemiskinan meningkat seiring peningkatan berbagai kebutuhan hidup (inflasi di perkotaan dan pedesaan), tetapi disisi lain pendapatan orang-orang miskin tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau tidak sebanding dengan kenaikan berbagai kebutuhan hidupnya (makanan dan bukan makanan). Oleh karena itu, hidup dalam ketidakberdayaan merupakan kata yang tepat untuk disandang orang-orang miskin di Provinsi Maluku.

Tugas dalam lima tahun kedepan atau di era Gubernur dan Wakil Gubernur baru adalah menurunkan angka kemisinan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah cerita belum berhasilnya atau lambat menurunkan angka kemiskinan akan terulang lagi untuk era Pemerintahan Baru?. Apabila jawabannya “TIDAK” maka diperlukan upaya keras dari Gubernur dan Wakil Gubernur baru beserta para pembantu-pembantunya untuk memecahkan mata rantai (perangkap) kemiskinan.

Perangkap kemiskinan adalah suatu mekanisme yang membuat orang tetap miskin atau bahkan lebih miskin lagi. Menurut Chambers (1983) ada lima keadaan atau kondisi yang mengakibatkan orang-orang miskin sulit keluar dari perangkap kemiskinan yaitu : Kelemahan dalam hal-hal fisik, Rentan terhadap guncangan, Terisolasi, Ketidakberdayaan, dan Kemiskinan itu sendiri. 

Oleh karena itu perlu dikaji secara mendalam apakah lima keadaan tersebut mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku sulit diturunkan atau terdapat kendala lainnya. Bila jawabannya telah didapatkan maka akan memudahkan Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku dalam mengentaskan kemiskinan di daerah ini.

Salah satu upaya yang harus dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengangkat orang-orang miskin keluar dari jurang kemiskinan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melalui percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan menciptakan kesempatan atau membuka lapangan pekerjaan baru secara luas bagi penduduk di Provinsi Maluku sehingga meningkatkan sumber pendapatan masyarakat.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku selama lima tahun terakhir dengan capaian rata-rata 5-6 persen per tahun secara mutlak bukanlah akibat dorongan atau peran Pemerintah Daerah secara utuh. Lebih jauh pendapat tersebut mengatakan, faktor-faktor produksi di Provinsi Maluku jika tanpa campur tangan Pemerintah secara utuh, dengan sendirinya akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6 persen per tahun.

Artinya, apabila Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dan sungguh-sungguh melakukan pembangunan di segala bidang, niscaya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku ke depan dapat mencapai lebih dari 7 atau 8 persen per tahun.

Upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau lebih dari 7-8 persen per tahun bukanlah ketidakniscayaan. Pada kurun waktu 1979-1984 atau pembangunan lima tahun ke-3 (PELITA III) dan 1984-1989 (PELITA IV) Provinsi Maluku pernah mencapai masa emas pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari relatif tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di dua PELITA tersebut.

Pada PELITA III pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku rata-rata sebesar 8,5 persen per tahun, sedangkan pada PELITA IV pertumbuhannya rata-rata sebesar 8,58 persen per tahun. Bahkan pada tahun 1979, 1980, 1986 dan 1987 pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pernah mencapai lebih dari 10 persen yakni 10,4 persen di tahun 1979; 17,63 persen di tahun 1980; 11,48 persen pada tahun 1986; dan 12,18 persen di tahun 1987.

Relatif tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku di dua PELITA tersebut diduga erat kaitannya dengan gencarnya pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku saat itu, khususnya di bidang infrastruktur dasar. Pada masa itu Pemerintah Provinsi Maluku berupaya melepaskan Provinsi Maluku dari keterisolasian dan ketertinggalannya melalui pembangunan. Demikian pula investasi di sektor Kehutanan dan Industri Kayu terutama lahirnya beberapa Perusahaan Besar Playwood yang beroperasi di Provinsi Maluku.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dan kesuksesan yang telah dicapai Gubernur Provinsi Maluku pada era tersebut setidaknya dapat dijadikan model untuk membangun Provinsi Maluku ke depan. Pengoptimalan kapital yang sudah tercipta sebelumnya dalam kegiatan ekonomi dengan mengandalkan sektor-sektor produktif seperti : pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan kelautan, pertambangan, pengembangan industri hilir, dan  lain-lain niscaya masa emas pertumbuhan ekonomi dapat terulang lagi, manfaatnya akan segera dapat dirasakan penduduk Provinsi Maluku dan orang-orang miskin di provinsi ini dapat keluar dari jurang kemiskinan.(Oleh : Jefri Tipka;
Alumni Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Pattimura Ambon)
Era Emas Provinsi Maluku Akankah Dapat Terulang ? Reviewed by Ibek Melsasail on 2/23/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
Diberdayakan oleh Blogger.