Pemkab SBB Dinilai Lambat Dalam Berpikir

Wakil Ketua Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maruf Tomia mengamuk ketika keputuasan Paripurna DPRD setempat terkait nota rapat rancangan kesepakatan peraturan daerah meliputi tiga Ranperda yaitu Ranperda Negeri, Saniri Negeri serta penetapan Negeri Piru.
AMBON Tribun-Maluku.com- Wakil Ketua Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maruf Tomia mengamuk ketika keputusan Paripurna DPRD setempat terkait nota rapat rancangan kesepakatan peraturan daerah meliputi tiga Ranperda yaitu Ranperda Negeri, Saniri Negeri serta penetapan Negeri Piru.

Mengamuknya Maruf Tomia, karena Ketua DPRD SBB Julius H. Rotasow tidak memberikan kesempatan kepadanya sebagai legislatif untuk berbicara pada rapat Peripurna yang berlangsung di Piru, Senin (26/2/2018).

Menurut Maruf Tomia, dirinya ingin untuk intrupsi karena Perda Negeri, Perda Saniri Negeri dan Perda penetapan Negeri Piru sudah baik, akan tetapi dalam rapat-rapat badan legislasi ada satu hal yang subtansial yaitu, semangat dan Perda Negeri adalah salah satu landasan hukum melaksanakan pemilihan kepala desa dalam hal ini desa adat atau raja.

Namun, perlu diingat bahwa kalau kita hanya menetapkan Perda adat maka landasan hukum pemilihan kepala desa hanya berlaku pada desa-desa adat, sementara desa administrasi melakukan pemilihan dengan dasar apa ? tanya Tomia.

Tomia juga sudah menyampaikan bahwa Pimpinan DPRD SBB harus menyurati Pemerintah Daerah menyampaikan draf tentang ranperda desa.

"Mestinya Pemda SBB lebih jeli melihat hal ini dan mempunyai langkah maju dari DPRD, karena kalau DPRD tetapkan Perda Negeri sementara landasan pemilihan kepala desa administratif tidak ada, apa jadinya,"ucapnya.

PERDA yang harus kita bahas dan kita tetapkan ini adalah Perda Negeri adat yang sudah barang tentu berlaku untuk negeri-negeri adat, sementara yang bersifat desa belum ada dasar hukumnya.

Untuk itu, Fraksi PKB akan menolak jika Pemerintah Daerah SBB tidak menyiapkan Perda Desa. Hal ini dianggap penting, karena ini merupakan satu kesatuan yaitu ada Perda Negeri dan Perda Desa.

Dikatakan, Pemda SBB harus berinisiatif dan membuat Draf Ranperda Desa untuk disampaikan kepada DPRD. Jika tidak maka Tomia menilai Pemda SBB dibawah kepemimpinan Bupati Yasin Payapo sangat lambat dalam berpikir.

"Kita akan menunggu sampai inisiatif Perda Desa dari Pemda SBB disiapkan, jika tidak maka Kabag Hukum juga terlambat dalam berpikir dan mau jadi apa dengan daerah ini,"ungkapnya.(TM)
Pemkab SBB Dinilai Lambat Dalam Berpikir Reviewed by Ibek Melsasail on 2/26/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
Diberdayakan oleh Blogger.