Plt. Gubernur Maluku Buka Rakorda Program KKBPK

Pemukulan Tifa, Tanda Rakorda Program KKBPK Dibuka
AMBON Tribun-Maluku.com- Plt. Gubernur Maluku Dr. Zeth Sahuburua, SH. MH membuka dengan resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang ditandai dengan pemukulan Tifa bertempat di lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/2/2018).

Dalam sambutannya Plt. Gubernur Maluku mengatakan, pelaksanaan RAKORDA Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 yang digelar oleh Perwakilan Kantor BKKBN Provinsi Maluku, merupakan salah satu langkah dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Provinsi Maluku yakni BKKBN bersama mitranya dengan Pemerintah Daerah melalui para kepala OPD-KB Kabupaten/Kota serta para mitra kerja terkait.

Plt. Gubernur mengharapkan dengan adanya RAKORDA, arah kebijakan dan kegiatan prioritas Program KKBPK dapat tersampaikan dengan baik dan dapat ditindaklanjuti dengan tepat dan cepat di lini lapangan oleh OPD-KB.

Menurutnya, isu pertambahan jumlah penduduk menjadi ancaman terhadap kemungkinan terjadinya ledakan penduduk. Hal ini bahkan menjadi pemikiran dunia karena penduduk dunia juga tumbuh dengan cepat.

Menurut data lembaga kependudukan PBB, yaitu UNFPA, jumlah penduduk dunia tahun 2011 telah mencapai 7 milyar jiwa, atau bertambah 1 milyar jiwa hanya dalam waktu 12 tahun (pada tahun 1999 jumlah penduduk dunia sekitar 6 milyar).

Peserta
Berdasarkan data konsolidasi bersih semester satu tahun 2017 yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku, jumlah penduduk Maluku mencapai 1.842.933 jiwa. Itu berarti Maluku turut memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Tema RAKORDA Program KKBPK Tahun 2018 adalah "Penguatan Integrasi Program Lintas Sektor di Kampung KB Guna Mempercepat Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tema ini, memberi pesan bahwa keberhasilan Program Kampung KB mensyaratkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Kampung KB sebagai lokus pembangunan keluarga, perlu bersinergi dengan kegiatan dan program dinas/instansi dan sektor lainnya. Kampung KB bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN tetapi tanggung jawab semua dinas/instansi terkait, dalam rangka membangun dan mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Bagi Kabupaten/Kota yang telah mencanangkan Kampung KB di tahun 2017, Plt. Gubernur Maluku mengucapkan selamat dan terima kasih atas tanggapan dan kepeduliannya, dalam menyikapi perintah Presiden RI tersebut, serta berharap di tahun 2018 setiap kabupaten/kota dapat membentuk Kampung KB di setiap kecamatan yang ada.

Kepada mitra kerja dan berbagai pihak yang selama ini telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Program KKBPK seperti peran TNI, Polri, IBI, IDI, PKK, Aisyiah, Sahuburua ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, serta berharap agar kemitraan dan berbagai sinergi koordinasi lintas sektor yang telah dibina selama ini dapat diteruskan dan ditingkatkan.

Dikatakan, hal yang harus ditindaklanjuti di kabupaten/kota yaitu: soal pengendalian kelahiran, hendaknya difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan, mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), memberikan prioritas kepada penggarapan KB di daerah kepulauan serta melaksanakan pembinaan peserta KB secara berkesinambungan.

Peserta
"Saya minta kepada OPD-KB Kabupaten/Kota selaku pelaku program dan pengendali di lini lapangan, agar melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pengelolaan program KKBPK menjadi prioritas di daerah dan mendapat pembinaan yang berkesinambungan oleh pemerintah daerah setempat,"pintanya.

Untuk menurunkan unmet need, difokuskan kepada pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada peserta KB baru maupun ulangan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada keluarga prasejahtera (miskin) melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPJS agar pelayanan KB dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan Negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera.(TM02)
Plt. Gubernur Maluku Buka Rakorda Program KKBPK Reviewed by Ibek Melsasail on 2/27/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
Diberdayakan oleh Blogger.