Ombudsman Lanjutkan Dugaan Maladministrasi BPN Ke Mendagri

 Hasan Slamet SH, MH 
AMBON Tribun-Maluku.com- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet SH, MH menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil investigasi dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon.

Atas masalah penerbitan sertifikat asal dari sertifikat hak milik No 46 atas nama Tan Vivi Pabula di atas tanah seluas 2.025 M2 yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu (21/3/2018) Hasan Slamet menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil kerja tim investigasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, yang saat itu dipimpin oleh Elias Radianto.

"Memang persoalan tanah ini cukup rumit, jangankan Ombudsman, putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap saja tidak mudah dieksekusi,"ucapnya.

Menurutnya, jika rekomendasi dari hasil kerja tim terdahulu dalam kasus ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pihak terkait, sehingga ada pihak yang merasa belum puas maka, pihak tersebut dapat mengajukan surat pengaduan kembali.

Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku dalam menangani kasus tanah selalu tuntas, karena dilakukan koordinasi yang baik dengan BPN. Untuk kasus ini akan dibuat gelar perkara, karena sudah ada sejumlah sertifikat yang dibatalkan oleh BPN.

Ombudsman saat ini sudah menerapkan system monev (monitoring dan evaluasi) terhadap semua saran dan rekomendasi Ombudsman untuk diserahkan kepada Mendagri.

Dikatakan, dugaan Maladministrasi atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 649 atas nama Tan Vivi Pabula oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon, yang pernah diadukan oleh PT. Maluku Membangun pada 5 Desember 2013 lalu telah berhasil dibuktikan oleh tim investigasi lembaga negara ini.

Dalam hasil pemeriksaan substansi dan investigasi Ombudsman Perwakilan Maluku tanggal 2 Januari 2015 menyebutkan, sejumlah pihak dari Kanwil BPN Provinsi Maluku pada tanggal 6 Maret 2014 telah memenuhi panggilan Ombudsman untuk memberikan keterangan mengenai data yuridis objek tanah SHM Nomor 649 a/n Tan Vivi Pabula.

Pihak BPN Maluku tak bisa menunjukan warkah dari SHM nomor 649 karena tidak ada pada Kantor BPN Maluku. BPN Maluku saat itu mengakui bahwa tanah SHM atas nama Tan Vivi Pabula tersebut dahulu merupakan tanah Eigendom Verponding nomor 986.

"Sesuai data pada Kantor BPN Maluku, tanah Eigendom Verponding 986 tercatat atas nama Tan Sie Lae cs, sayangnya bukti dokumen terhadap keterangan belum bisa ditunjukkan oleh pihak BPN Maluku sampai saat ini,"ucapnya.(TM05)
Ombudsman Lanjutkan Dugaan Maladministrasi BPN Ke Mendagri Reviewed by Ibek Melsasail on 3/21/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
Diberdayakan oleh Blogger.