Plt Walikota Tual Mangkir Dari Panggilan DPRD

Plt Wali Kota Tual, Abdul Hamid Rahayaan tidak hadir dalam rapat dengan DPRD Kota Tual dalam menyikapi surat keputusan Plt Walikota Tual tentang pengangkatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator.
Tual, Tribun-Maluku.com : Plt Wali Kota Tual, Abdul Hamid Rahayaan tidak hadir dalam rapat dengan DPRD Kota Tual dalam menyikapi surat keputusan Plt Walikota Tual tentang pengangkatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator.

"DPRD telah mengundang Plt Walikota Tual untuk rapat bersama tetapi beliau tidak hadir karena ada kegiatan lain," kata Wakil Ketua DPR Kota Tual, Zainal Gainal Abidin di Kantor DPRD Kota Tual, Senin (5/3).

Plt Walikota Tual, bukan saja melakukan pelantikan jabatan di lingkup Pemkot Tual, tetapi juga melakukan penggantian pejabat kepala desa dan RT dikota tual.

"Kita telah undang Plt terkait beberapa hal antara lain pengisian jabatan dan pengantian beberapa pejabat kepala desa," jelasnya.

Keputusan yang diambil oleh Plt Walikota Tual, lanjut dia, bisa berdampak pada stabilitas keamanan dalam penyelengaraaan pemilihan kepala daerah yang saat ini sementara berjalan.

Dikatakan lebih lanjut, DPR sebagai Wakil rakyat berharap seluruh kebijakan yang diambil oleh saudara Plt Walikota jangan sampai menimbulkan hal- hal yang mengganggu stabilitas keamanan dikota tual.

"Apalagi kita tahu saat ini menjelang pilkada, maka kita berharap agar pilkada ini berjalan dengan Aman,damai dan lancar," paparnya.

Berdasarkan keputusan, rapat pada ditunda dan DPRD kembali mengundang Plt Walikota Tual agar hadir dalam rapat DPR pada Selasa (6/3).

Sebelumnya Pelantikan pejabat eselon II dan III pada 17 Februari oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tual Abdul Hamid Rahayaan, dinilai melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71.
Baca : Rotasi Pejabat di Tual Jelang Pilkada Dinilai Langgar UU

Dalam UU itu secara tegas melarang Gubernur atau Wakil Gubernur,Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat selama selama 6 bulan sebelum penetapan calon oleh KPU.

"Sesuai aturan Gubernur, Bupati atau Wali Kota maupun Pelaksana tugas tidak boleh melakukan penggantian atau promosi jabatan," jelas Anggota Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra di Tual, Senin (5/3).
Plt Walikota Tual Mangkir Dari Panggilan DPRD Reviewed by Tribun Maluku on 3/06/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
All Rights Reserved by Tribun-Maluku.com | Berita Maluku Terkini © 2014 - 2016
Diberdayakan oleh Blogger.