PT. MM Polisikan Kakanwil ATR/BPN Maluku Dan Kakantah Kota Ambon

 Lutfi Attamimi
AMBON Tribun-Maluku.com- Menyusul laporan pengaduan mengenai dugaan tindak pidana sumpah palsu oleh Alexius Anaktototy, mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Ambon, kini PT. Maluku Membangun (MM) kembali melaporkan Kakanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.

Kabar mengenai laporan pengaduan terhadap dua petinggi instansi Agraria/Pertanahan dibenarkan oleh Direktur PT. Maluku Membangun Lutfi Attamimi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/4/2018).

Attamimi memperlihatkan arsip surat laporan pengaduan bernomor No.03/PT.MM/IV/2018 tanggal 16 April 2018, sekaligus dengan tanda bukti terima surat yang telah di tandatangani oleh masing-masing instansi yang dituju.

Menurut Attamii, pengaduan yang dilayangkan pihak PT. MM substansinya adalah kedua petinggi instansi Agraria ini di duga telah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas tanah pada tiga persil bekas Eigendom Verponding No. 986 dan No. 987.

Dugaan penggelapan hak ini adalah menguasai kedua persil ex. Eigendom Verponding tersebut, kemudian memberikan hak milik dalam kapling-kapling berukuran tertentu kepada berbagai kalangan dengan dalil seakan-akan tanah negara hasil likwidasi tanah partikulir berdasarkan UU No. 1 Tahun 1958, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 18 Tahun 1958.

Berdasarkan bukti-bukti otentik pada PT. MM tiga persil ex Eigendom Verponding Nomor. 986, 987 dan 988 adalah milik PT. Maluku Membangun.

Bukti-bukti tersebut antara lain Grosse Acta van Eigendom dan Meebrief atau Surat Ukur ketiga persil tanah. Malah sejak tahun 1962 Kepala Inspeksi Agraria Maluku menerangkan ketiga persil tanah ini sudah didaftarkan sesuai UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, bahkan konversi itu ditegaskan kembali oleh Dirjen Agraria Kementerian Dalam Negeri RI tahun 1979.

Khusus tentang persil ex Eigendom Verponding No. 986, Kakanwil ATR/BPN dan Kakantah Kota Ambon selama ini tidak pernah bisa mengajukan sesuatu bukti yang dapat membuktikannya sebagai tanah negara.

"Ketidak mampuan dalam pembuktian ini terungkap dari Putusan PN Ambon Nomor 99/Pdt.G/1997/PN.AB tgl 25 April 1998, termasuk surat Ombudsman RI Perwakilan Maluku No. 0127/SRT/ORI-AMB/IX/2015 tgl 6 Oktober 2015,”ucapnya.

Hal ini bukan berarti, arsip-arsip pertanahan hilang atau musnah gara-gara kerusuhan di Kota Ambon tahun 1999 yang lalu sebagaimana sering didalilkan selama ini, namun sesungguhnya sudah sejak lama bukti-bukti itu tidak ada.

Dikatakan, semua orang tahu betapa angkernya rezim penguasa pada saat itu, siapa pun di antara pemilik tanah eigendom tidak mungkin berani melawan, apabila tanah miliknya ditetapkan sebagai obyek likwidasi dan pemiliknya pun tentu tidak akan berani menolak menyerahkan bukti-bukti surat.

Apalagi dalam PP No.18 Tahun 1958 juga secara tegas diatur sanksi pidana bagi setiap orang pemilik tanah eigendom yang menghalang-halangi jalannya proses likwidasi atau penghapusan tanah-tanah partikulir.

Namun ternyata tambah Attamimi, Grosse Acta maupun Meebrief atau Surat Ukur tetap berada dalam tangan ahli waris pemilik asal, hingga kemudian diserahkan pada saat pemberian hibah akhir tahun 2009 lalu kepada PT. Maluku Membangun bersamaan dengan bukti-bukti lainnya termasuk Surat Keterangan tentang Pendaftaran tiga persil tanah itu.

Attamimi berharap, Kapolres P.Ambon dan PP.Lease tidak sekedar membaca dan mendisposisi suratnya itu ke file atau arsip, melainkan dapat membuat disposisi yang berisi perintah kepada Penyidik Berwenang, untuk melakukan penyidikan atas kasus ini dengan memanggil para Terlapor untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

"Jika kedua terlapor tersebut dipanggil oleh Penyidik Kepolisian, mereka harus diminta untuk mengajukan bukti otentik berupa Grosse Acta dan Meetbrief dari ketiga persil ex Eigendom.

Yang dilengkapi pula dengan Surat Keputusan Penegasan dari Menteri Agraria atas masing-masing persil tanah tersebut sesuai pasal 4 ayat (1) UU No. 1 tahun 1958, kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 2 ayat (1) PP No. 18 tahun 1958.

Attamimi siap mengajukan bukti-bukti otentik mulai dari Grosse Acta dan Meebrief sampai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Penegasan Konversi dari Dirjen Agraria.(TM05)
PT. MM Polisikan Kakanwil ATR/BPN Maluku Dan Kakantah Kota Ambon Reviewed by Ibek Melsasail on 4/24/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
All Rights Reserved by Tribun-Maluku.com | Berita Maluku Terkini © 2014 - 2016
Diberdayakan oleh Blogger.