Belajar Dari Jepang Jilid II, Pelabuhan Perikanan Sebagai Basis Data

Memang sudah sepantasnya Maluku dibangun dari Sektor Kelautan dan Perikanannya menjadi terdepan dalam pembangunan Maluku di masa depan, bukan hanya sebatas wacana dalam visi misi tetapi harus diaplikasikan nyata pada program dan aksi nyata. Publik menanti gebrakan dan menaruh harapan baru pada Gubernur terpilih dalam melakukan "The Blue Revolusi of Mollucas".
Pada saat Debat Kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku beberapa waktu lalu. Sektor kelautan dan Perikanan menjadi isu sentral yang dibahas. Laut menjadi Fokus diskusi para kandidat dalam menyampaikan Ide dan gagasannya. 


Oleh Amrullah Usemahu, S.Pi
(Tim Emas Biru Pattimura/ Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia)

Memang sudah sepantasnya Maluku dibangun dari Sektor Kelautan dan Perikanannya menjadi terdepan dalam pembangunan Maluku di masa depan, bukan hanya sebatas wacana dalam visi misi tetapi harus diaplikasikan nyata pada program dan aksi nyata. Publik menanti gebrakan dan menaruh harapan baru pada Gubernur terpilih dalam melakukan "The Blue Revolusi of Mollucas".

Dalam pengelolaan kelautan dan perikanan maka data dan informasi sangatlah penting dan harus dijadikan basis dalam perencanaan dan penentuan arah dan kebijakan pembangunan. Seperti tertuang dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana secara khusus disebutkan bahwa untuk merencanakan pembangunan diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehingga dibutuhkan sinkronisasi data dan informasi yang valid baik terkait Potensi Sumber daya ikan, Produksi Perikanan, Peluang Investasi dan pasar serta informasi mengenai pengelolaan sektor kelautan dan perikanan ini harus dapat disajikan dengan baik dari pusat hingga provinsi dan Kabupaten/kota.

Untuk pembangunan kelautan dan perikanan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan maka salah satu basis data dan informasi ada pada Infrastruktur yang berada di Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan ikan maupun Tempat Pelelangan Ikan. Disinilah aktivitas Nelayan itu sering berlangsung seperti bongkar muat, Pemasaran hasil perikanan, dan aktivitas lainnya.

Melalui Pelabuhan-pelabuhan yang ada dapat dimonitor dengan baik data Produksi dan aktivitas nelayan yang kiranya sebagai bahan informasi dalam penentuan kebijakan perikanan selanjutnya.

Selama ini nelayan kita masih melakukan pendaratan ikan di sembarang tempat pada wilayah pesisir kepulauan. Sehingga sulit didata berapa banyak potensi sumber daya yang dieksploitasi. Belum lagi sarana dan prasarana maupun SDM yang terbatas di lapangan.

Data dan informasi masih bersifat estimasi dan menjadi kendala serta menyulitkan pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan maupun investor dalam berinvestasi.

Provinsi Maluku sendiri terdapat 3 daerah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni Laut Banda memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 431.069 ton/tahun, Laut Seram 631.701 ton/tahun dan Laut Arafura 1.992.731 ton/tahun.

Total potensi sumber daya ikan di tiga WPP tersebut mencapai 3.055.504 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan pada tahun 2016 baru sekitar 565.350 ton atau sebesar 18,50 persen.

Apakah potensi ini berbanding lurus dengan hasil tangkapan yang diperoleh dari aktivitas nelayan dan para pelaku usaha di sektor Kelautan dan Perikanan yang dilakukan saat ini ataukah berbanding terbalik. Ikan melimpah? Produksi meningkat?? Maupun pertanyaan lainnya akan muncul yang hanya bisa dijawab dengan Data.

Selain itu sebagai provinsi berkarakteristik kepulauan dengan luas wilayah 712.480 Km2. Luas daratan 7,6 % & luas lautan 92,4%. Total panjang garis pantai 10.662 Km, dan memiliki 1.340 pulau. Tetapi Maluku juga hanya memiliki 12 Pelabuhan Perikanan yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota. ini berarti sepanjang garis pantai 888.5 Km hanya ada 1 Pelabuhan Perikanan.

Coba kita lihat negara sakura Jepang, Negara Jepang membagi pelabuhan perikanan menjadi 4 tipe.Yakni untuk perikanan lokal, Lebih luas tipe 1, tipe untuk seluruh kapal, dan tipe pelabuhan isolasi untuk pengembangan daerah penangkapan dan tempat berlindung kapal penangkap ikan.

Dengan jumlah 2.944 unit pelabuhan perikanan pada tahun 2001 dengan panjang pantai negara Jepang 34.000 Km yang berarti setiap pelabuhan perikanan memiliki jarak 12 km. Selain itu terdapat 7.000 desa nelayan, 5.000 desa nelayan diantaranya berada dekat dengan pelabuhan perikanan
(National Fishing port Association)

Kita Bandingkan lagi dengan Indonesia yang memiliki 17.508 buah pulau dan panjang pantai 81.000 km, wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km2atau 70% dari luas total teritorial Indonesia hanya memiliki pelabuhan perikanan sebanyak 816 unit, dengan demikian setiap pelabuhan perikanan berjarak 99 km.

Kesimpulannya, dengan banyaknya pelabuhan perikanan dan Jarak pelabuhan yang berdekatan, Jepang dapat mengelola dan mengakselerasikan semua potensi lautnya secara baik dan terarah.

Melihat kondisi diatas maka kita harusnya berkiblat dari sistem pengelolaan kelautan dan perikanan negara matahari terbit tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan perikanan sangatlah penting dalam penguatan kapasitas data dan informasi, sehingga berdampak positif pada penentuan arah dan kebijakan khususnya pada sektor perikanan tangkap.

Apalagi sebagai daerah berkarakteristik kepulauan maka pelabuhan perikanan dapat menjadi pemersatu antar pulau khususnya pada daerah-daerah perbatasan negara.  Beberapa pelabuhan perikanan besar di Jepang diantaranya PP. Kesennuma, Shiogama, Onagawa, Ishinomaki, Chosi, Hasaki, Yaizu, dan lainnya.

Jepang selain memiliki sumber daya laut yang melimpah tetapi tidak serta-merta mendesain teknologi kapal-kapal penangkap ikan secara leluasa menangkap ikan.

Nelayan di Jepang selalu mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pihak terkait seperti penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, wilayah area penangkapan, dan membatasi jumlah penangkapan ikan agar tidak berlebihan. Disinilah peran dan fungsi Pelabuhan perikanan dalam memonitoring aktifitas nelayan dan menyajikan data informasi daerah Potensial Penangkapan Ikan (DPPI) kiranya bermanfaat bagi Nelayan Maupun Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Belajar Dari Jepang Jilid II, Pelabuhan Perikanan Sebagai Basis Data Reviewed by Tribun Maluku on 7/06/2018 Rating: 5
Facebook CommentsShowHide
Disqus CommentsLoadHide
All Rights Reserved by Tribun-Maluku.com | Berita Maluku Terkini © 2014 - 2016
Diberdayakan oleh Blogger.