Ambon,Tribun-Maluku.Com :Pembangunan sarana sanitasi dan lampu jalan dengan menggunakan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) pada Negeri Laturake kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat amburadul.
Pasalnya pembangunan sarana sanitasi dan lampu jalan dengan DD dan ADD tahun 2018 ini, hingga kini tidak dikerjakan.
Dari data yang ada pada media ini, pembangunan sarana sanitasi (pembangunan wc) menelan biaya sebesar Rp. 35 juta. Namun hingga berakhirnya tahun 2018, tidak satupun sarana sanitasi ini dibangun.
Begitu juga dengan proyek lampu jalan senilai Rp90 juta. Juga hingga kini tidak pernah ada di Negeri Laturake. Hal yang sama juga terjadi pada pembangunan sarana internet, hingga kini masyarakat hanya dapat melihat antenanya saja, sedangkan jaringan internet tidak pernah ada.
Raja Negeri Laturake, Thomas Andre Mawena yang dihubungi Tribun Maluku lewat telpon selulernya Kamis (31/1/2019) mengungkapkan untuk proyek sanitasi ini yang baru ada hanyalah materialnya saja.
“Pembangunannya belum dilaksanakan. Pembangunan sarana sanitasi di negeri Laturake ini baru akan dimulai setelah perayaan Imlek tahun 2019,” katanya.
Sedangkan untuk pembangunan lampu jalan, Mawene berdalih lampu tersebut sedang dipesan dari Jawa dan entah kapan lampu lampu tersebut tiba dari Jawa dan belum tahu kapan proyek ini dikerjakan.
Untuk pembangunan sarana internet, Mawene mengatakan baru hanya tiangnya saja. “Saya belum tahu kapan proyek ini dikerjakan,” ucapnya.
Walaupun proyek dengan menggunakan DD dan ADD tahun 2018 di Negeri Laturake amburadul, Mawene tetap bersikeras bahwa proyek yang dikerjakan dengan menggunakan DD dan ADD di Negeri Laturaka ini, sudah dikerjakan.
“Kami sudah kerjakan proyek proyek tersebut dan kami sudah diperiksa oleh inspektorat, ” tegasnya.
Namun pernyataan Mawene selaku raja Latutake ini dibantah kepala Inspektorat kabupaten SBB, Alexander Titawano.
Titawano yang dihubungi Tribun Maluku lewat telpon selulernya mengakui hingga kini Inspektorat kabupaten SBB belum melakukan pemeriksaan apapun terkait penggunaan DD dan ADD di SBB.
“Inspektorat kabupaten SBB sendiri baru akan melakukan pemeriksaan pada bulan Februari, dugaan penyimpangan DD dan ADD di negeri Laturake ini akan kami tindak lanjuti. Saya akan meminta jajaran saya untuk memeriksa proyek proyek tersebut langsung di negeri Laturake, ” tegas Titawano.
Apa komentar anda ?