Ambon, Tribun-Maluku.com : Salah satu tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah adalah melaksanakan fungsi advisory kebijakan kepada Kepala Daerah dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
Produk pokok dari tugas tersebut adalah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) yang saat ini telah berganti nama menjadi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku yang diterbitkan dalam bentuk buku.
LPP terdiri dari tujuh Bab yaitu : Perkembangan Makro Ekonomi Regional; Keuangan Pemerintah (Fiskal); Perkembangan Inflasi Daerah; Stabilitas Keuangan Daerah; Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM; Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah; Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan; dan Prospek Perekonomian Daerah.
Buku LPP diterbitkan setiap tiga bulan dan dikirimkan kepada stakeholders Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Softcopy LPP juga dapat diakses dan diunduh melalui website Bank Indonesia, www.bi.go.id.
Dalam rangkaian Diseminasi LPP Edisi Agustus 2019, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku mendiseminasikan Kajian Fiskal Regional (KFR),” kata Kepala Perwakilan Bank Indonsia (KPw-BI) Provinsi Maluku, Noviarsano Manullang
di Ambon, Selasa (24/9/2019).
Menurut Manullang, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Maluku juga hadir sebagai narasumber dan moderator pada acara Diseminasi KFR yang digelar di Hotel Santika Premier Ambon, Selasa (24/9).
Ekonomi Provinsi Maluku tumbuh solid, hal ini tercermin pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan II-2019 yang tercatat tumbuh 6,09 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik dari konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, investasi tetap tumbuh positif. Namun demikian, ekonomi Maluku triwulan II-2019 tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan I-2019 yang sebesar 6,32 persen (yoy).
Kinerja pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan II-2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen (yoy).
Dikatakan, pada Agustus 2019, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,13 persen secara bulanan (mont-to-month), namun secara tahunan perlu diwaspadai karena masih sebesar 5,09 persen (year on year/yoy), atau berada di atas sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5±1 persen (yoy).
Deflasi Maluku secara bulanan pada Agustus 2019 tersebut menurun dibandingkan deflasi Juli 2019 yang sebesar 0,17 persen (mtm) dan inflasi tahunan sebesar 5,24 persen (yoy).
Selanjutnya, angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 menurun. Jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91 persen terhadap total angkatan kerja sebanyak 764.939 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 54.891 orang atau 7,27 persen terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang.
Dengan kondisi tersebut, maka angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 7,26 persen (yoy) dibandingkan Februari 2018. Namun, penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat menurun sebesar 16,50 persen (yoy).
Ketimpangan kesejahteraan di Maluku menurun. Angka gini ratio Maluku pada bulan Maret 2019 sebesar 0,324, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2018 yang sebesar 0,326. Kondisi ini menunjukan bahwa penurunan penduduk miskin Maluku berdampak pada penurunan ketimpangan antar penduduk di Maluku, terutama di kota.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta instansi dan lembaga terkait untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku yang berkualitas, serta menjaga angka inflasi tetap rendah dan stabil.
