Ambon,Tribun-Maluku.Com : Pemilik dusun dati Urik/Teha di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Josfince Pirsouw,66 tahun, resmi mempolisikan warga setempat Wampine, 65 tahun, ke Kepolisian Resort Seram Bagian Barat terkait dugaan penggunaan dua surat palsu.
Melalui kuasa hukumnya Rony Samloy dari Pirsouw mengadukan Wampine ke Polres SBB atas penggunaan kuitansi menggunakan materai tidak sesuai tahun penerbitan dan tahun penggunaannya, serta surat hibah tahun 2015 yang di dalamnya terdapat nama salah satu anaknya, Mulia Riadi yang diketahui telah meninggal dunia pada 2011 silam.
Surat pengaduan Nomor: 21/P/LPd/IX/2019 dari Law Office Rony Samloy dan rekan itu telah disampaikan ke bagian Sentra Pelayanan Kemasyarakatan Terpadu (SPKT) Polres SBB di Piru, Rabu (3/10) lalu.
Hal ini diungkapkan Samloy kepada media ini Senin (15/10/2019) di Ambon.
’’Ya karena baru saja pergantian Kasat Intelkam Polres SBB, jadi saya baru menerima surat disposisinya. Saya akan tindak lanjuti surat pengaduan ibu Josfince Pirsouw dengan memanggil Wampine cs untuk dimintai keterangan soal perkara ini,’’ ujar Samloy menirukan Brigadir Kepala Jery Rahalu
Rahalu ujar Samloy berjanji akan memproses perkara ini sepekan ke depan setelah disposisi dari Kasat Intelkam Polres SBB yang kini telah dipindahtugaskan ke tempat lain.
Tim penyidik lanjut Samloy akan fokus perkara ini setelah saya akan bentuk tim menyelidiki laporan Ibu Josfice Pirsouw. Mudah-mudahan dalam satu Minggu ke depan kita sudah mintai keterangan pihak-pihak dalam laporan ini.
Untuk diketahui dalam laporannya ke Polres SBB Josfince Pirsouw menyebutkan dirinya adalah salah satu ahli waris sah yang masih hidup dari keseluruhan 5 (lima) ahli waris almarhum Ruben Pirsouw dan almarhum Kores Pirsouw yang merupakan Kepala Dati sekaligus Pemilik sah Dusun Pusaka Dati Urik/Teha di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Dalam perjalanannya pada 12 Desember 1978 sesuai bukti kuitansi pembelian, almarhum JAFAR RIADI dalam kapasitas sebagai suami Wampine mengadakan jual-beli tanah seluas 10 Hektare di atas Dusun Pusaka Dati Urik/Teha milik Josfince Pirsouw dan ahli warisnya.
Proses jual-beli antara almarhum Frans Pirsouw dengan Wampine di atas tanah milik Josfince Pirsouw adalah tidak sah dan melanggar hukum karena selama hidupnya Josfince Pirsouw tidak pernah menjual sejengkal tanah pun di atas Dusun Pusaka Dati Urik/Teha miliknya di mana di atasnya berdiri Kantor Bupati SBB, Markas Brimob, Kantor Lembaga Pemasyarakatan, dan kantor-kantor dinas/badan lain lingkup Pemerintah Kabupaten SBB.
Selanjutnya pada 6 Juni 2015 secara melawan hukum Wampine menghibahkan tanah seluas 1 Hektare (100 M2 x 100 M2) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Josfince Pirsouw sebagai pemilik sah atas tanah yang dihibahkan tersebut. Lebih anehnya lagi, surat hibah itu diduga palsu karena terdapat tanda tangan salah satu anak dari Wampine yang telah meninggal dunia pada 2011 atau sebelum tahun 2015, yakni Mulia Riadi,SE. Kuat dugaan ada pemalsuan tanda tangan beberapa pihak dalam surat pernyataan hibah tersebut yang dibuat Wampine.
Dalam surat hibah dimaksud juga terdapat tanda tangan salah satu advokat yang belakangan dipercayakan sebagai Kuasa Hukum Wampine di Pengadilan Negeri (PN) Masohi, Kabupaten Maluku Tengah.
Merasa haknya telah dilanggar Wampine, Josfince Pirsouw kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke PN dan terdaftar pada Kepaniteraan PN Masohi dengan register perkara Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN.Msh. Ironisnya, ketika persidangan perkara PMH itu masuk agenda pembuktian surat pada 16 Mei 2019 di PN, ternyata melalui Kuasa Hukumnya Wampine secara sengaja memasukan dan atau menggunakan dua bukti surat yang diduga palsu, yakni kuitansi jua-beli tanggal 21 Desember 1978 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 06 Juni 2015.
Menduga ada dugaan penggunaan materai palsu dan atau tidak sesuai tahun pembuatan berikut tahun penggunaannya, anak Josfince, Rolen Pirsouw kemudian dengan suratnya tertanggal 20 Mei 2019 menyurati Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta perihal:Permohonan Bantuan Informasi dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Peraturan Perpajakan Kementerian Keuangan RI dalam surat jawabannya Nomor: S.122/PJ 02/2019 bersifat segera perihal Jawaban Atas Permohonan Bantuan Informasi tertanggal 04 Juli 2019 menegaskan materai Rp.500 yang ditempelkan pada kuitansi jual-beli antara almarhum Frans Pirsouw alias Om Banci dan almarhum Jafar Riadi (suami Wampine) kuat dugaan palsu karena berdasarkan angka 2 huruf a angka 2 dan angka 3 huruf b dan d Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor:KMK-328/KMK 01/1989 tentang Bentuk,Ukuran, Warna dan Jenis Kertas Meterai Tempel materai tempel kopur Rp500 mulai digunakan sejak tanggal 1 Januari 1986 sampai dengan 27 Mei 1996 (bukan 21 Desember 1978) sehingga kuat dugaan jual-beli tertanggal 21 Desember 1978 yang digunakan Wampine dan kawan-kawan dalam perkara PMH itu palsu.
Selain itu, penggunaan Surat Hibah tertanggal 6 Juni 2015 yang digunakan Wampine dalam persidangan di PN Masohi diduga kuat palsu karena ada tanda tangan orang yang sudah meninggal dunia dan dugaan pemalsuan tanda tangan sejumlah saksi dalam pembuatan surat hibah oleh Wampine. Apa yang dilakukan Wampine dan kawan-kawan patut diduga melanggar Pasal 253 ayat (2) jo. Pasal 257 jo.Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Penggunaan Surat Palsu.
