Ambon, Tribun-Maluku.com : DPRD Maluku akan segera membahas validasi data pengungsi akibat gempa bumi tektonik sejak akhir September 2019 lalu bersama Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya.
“Tim penanganan pengungsi yang dibentuk DPRD Maluku melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Salahutu dan Leihitu (Pulau Ambon) dan Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, serta Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dan beberapa titik di Kota Ambon,” kata pimpinan sementara DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Jumat (11/10/2019).
Mereka tidak hanya mendengar masalah dan menerima masukan dari bawah tetapi juga mengambil data yang betul-betul valid di lapangan.
Setelah diambil data memang ada beberapa yang sama, namun masih ada juga data yang berbeda, sehingga tim penanganan pengungsi DPRD akan bertemu dengan Sekda serta Kadis Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kepala BPBD provinsi, maupun mitra Posko Darurat Penanggulangan Bencana di Makorem akan menyampaikan berbagai masukan terkait temuan di lapangan.
“Tetapi pada umumnya didapati oleh tim kita bahwa Pemprov sangat agresif memperhatikan masalah pengungsi dan kami juga sudah minta Sekda untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar bisa memperhatikan dengan baik para pengungsi ini,” kata Wattimury.
Menurut dia, kalau dibiarkan terus-menerus kondisinya seperti ini bisa menimbulkan masalah sosial.
Contoh di Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), pejabat Desa Waai hampir dihajar masyarakatnya sendiri dan kalau tidak diantisipasi penanganannya secara baik oleh pemda bisa menimbulkan persoalan baru yang tidak diinginkan bersama.
Menurut dia, tim yang disusun tidak hanya sekedar datang ke desa-desa tetapi langsung di lokasi pengungsian dan yang paling sulit adalah di Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB yang mengungsi ke gunung-gunung.
“Saya harap Pemkab Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kota Ambon dapat memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada para pengungsi karena ini soal kemanusiaan dan jangan tinggalkan mereka sendirian. Yakinkan bahwa pengungsi itu butuh kehadiran pemerintah dan ada tanggung jawab untuk memperhatikan mereka,” katanya.
Pemerintah pusat sendiri sangat serius dengan masalah pengungsi dan Presiden Jokowi telah memerintahkan kepala BNPB, Doni Monardo sampai dua kali datang ke Maluku membawa bantuan, termasuk menteri lainnya sehingga sangat peduli dengan kondisi di sini.
“Disadari betul bahwa masing-masing pemerintah punya persoalan pelayanan pemerintahan atau pelayanan kemasyarakatan, tetapi jangan pernah membiarkan para pengungsi berjalan sendirian dan kita harus yakinkan mereka bahwa pemerintah ada,” ujar Wattimury. (an/tm)
