Ambon,Tribun-Maluku.Com : Pengembangan dan pengoperasian blok Masela haruslah mengutamakan tenaga kerja lokal yakni anak daerah Maluku. Pasalnya Maluku sebagai pemilik blok gas abadi tersebut haruslah menjadi tuan di negeri sendiri.
“Sesuai petunjuk Presiden dimana beliau mengatakan. Blok Masela ini harus mampu mensejahterakan Indonesia khususnya Maluku. Dan yang paling penting presiden menegaskan untuk penggunaan kapabilitas lokal, ” demikian diungkapkan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan jajarannya serta Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, di kantor gubernur Maluku Senin (4/11/2019).
Diungkapkan Soetjipto, penggunaan kapabilitas asli daerah ataupun tenaga kerja lokal di Maluku, menjadi perhatian Presiden dalam proyek Blok Masela.
Kepala SKK Migas pada kesempatan tersebut juga mengapresiasi langkah pemerintah provinsi Maluku dalam penyediaan sumber daya manusian yang nantinya akan digunakan pada blok Masela.
“Dalam rapat tadi Gubernur Maluku juga telah memaparkan tentang kesiapan pemerintah provinsi Maluku dalam bidang sumber daya manusian. Dimana pemerintah provinsi Maluku telah mengirimkan orang orang terbail guna menuntut ilmu dibidang minyak dan gas bumi. Dimana tenaga tenaga inilah yang nantinya akan bekerja pada project blok Masela, ” ujar Soetjipto.
Sedangkan menyinggung mengenai adanya klaim provinsi lain terkait PI 10 persen, Kepala SKK Migas ini tidak banyak berkomentar.
“Semua itu tergantung keputusan pemerintah, jadi kita semua harus menunggu keputusan pemerintah, ” ujar Soetjipto singkat.
Diakui Soetjipto dalam pertemuan antara pemerintah Provinsi Maluku dengan SKK Migas ini juga dibicarakan mengenai jadwal pengembangan blok Masela. Selain itu juga SKK Migas memaparkan tentang jadwal pengembangan blok Masela yang juga ikut melibatkan Impex dan Shell.