Ambon,Tribun-Maluku.Com : Beberapa rekanan atau pihak ketiga yang selama ini mengerjakan proyek milik pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aru harus gigit jari lantaran hak hak mereka tidak dipenuhi oleh Pemkab Aru hingga akhir tahun anggaran 2019.
Padahal SP2D sudah ditandatangani dan diterima para rekanan. Guna, dicairkan pada Bank Maluku cabang Dobo.
“Namun tragisnya ketika para rekanan ini ramai ramai mendatangi Bank Maluku guna mencairkan SP2D yang diberikan, ternyata pihak bank Maluku cabang Dobo menolak lantaran Pemkab Aru sudah tidak memiliki dana pada Bank Maluku cabang Dobo, ” demikian diungkapkan Johanes Felubun salah satu praktisi hukum dan juga warga masyarakat Aru.
Dijelaskan Felubun apa yang diduga dilakukan, merupakan suatu bentuk penipuan oleh pemerintah kabupaten Aru. Karena sangat tidak mungkin selaku Kabag Keuangan tidak mengetahui hal tersebut.
Jumlah dana pihak ketiga yang hingga kini tidak terbayarkan oleh Pemkab Aru mencapai Rp.27 miliard.
Disatu sisi, bupati Aru dan Pemkab Aru lanjut Felubun. Terlihat begitu jor joran dalam mengeluarkan dana untuk perayaan natal Pemkab Aru. Bahkan tidak tanggung tanggung Pemkab Aru dalam perayaan natal tersebut mendatangkan 4 orang artis. Dimana salah satu artisnya konon mematok harga hingga mencapai Rp.80 juta.
“Bupati Aru Johan Gonga sendiri pernah berjanji akan menyelesaikan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp.27 miliard tersebut dalam jangka waktu dua Minggu. Namun nyatanya semua itu hanya janji manis dan isapan jempol belaka, ” ujar Felubun.
Ditambahkannya tidak adanya dana milik Pemkab Aru pada Bank Maluku padahal Kepala Keuangan telah mengeluarkan SP2D kepada pihak ketiga guna penyelesaian hak mereka, mesti mendapat perhatian serius instrumen penegak hukum baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten Aru sendiri.
“Hemat saya bupati Aru Johan Gongga yang harus bertanggung jawab terkait persoalan tersebut. Bupati harus bertanggung jawab dan menjelaskan kenapa Pemkab Aru tidak memiliki satu senpun dana di Bank Maluku. Karena dana sebesar Rp.27 miliard sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak di kabupaten Aru, ” demikian Felubun.
