Ambon, Tribun-Maluku.com : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku akan memanggil dua oknum Aparat Sipil Negara (ASN), guna diperiksa terkait dugaan pungutan sejumlah uang dari beberapa pegawai honor lingkup Kemenag Maluku untuk diangkat menjadi ASN.
Kedua oknum ASN itu masing-masing inisial RA di Kemenag Seram Bagian Barat (SBB) dan SL di Kemenag Maluku Tengah (Malteng).
”Jadi kami akan memanggil dua ASN untuk dimintai keterangan terkait dugaan pungutan liar terhadap pegawai honor, di Kemenag SBB dan Kemenag Malteng, ” kata Plt. Kabag TU Kanwil Kemenag Maluku, M. Yasir Rumadau, S.Ag saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (28/7/2020).
Menurut Rumadau, setelah Kanwil Kemenag mengetahui dugaan pungutan liar tersebut maka perintah Kakanwil Kemenag untuk berapat dan membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Plt. Kabag TU. Yasir Rumadau, S.Ag.
Tugas dari tim adalah untuk mengambil langkah-langkah segera memanggil kedua ASN berinisial RA dan SL, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mereka.
RA dan SL di duga telah melakukan penipuan melalui pungutan uang puluhan juta rupiah, dari beberapa pegawai honor dengan iming-iming akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau ASN.
Dengan begitu maka mereka telah melanggar kode etik ASN yakni PP Nomor 53 tahun 2010, dipertegas dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 21 tahun 2020 tentang disipil PNS, dimana sudah melanggar apa yang menjadi kewenangannya yang mana memungut sejumlah uang.
Dikatakan, Kanwil Kemenag Maluku sudah melayangkan surat kepada Kepala Kantor Kemenag pada dua kabupaten tersebut, guna memeriksa mereka sekaligus membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Selanjutnya dikirim kepada Kanwil Kemenag Maluku untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan dengan aturan yang berlaku, apakah terjadi pelanggaran berat, sedang ataupun ringan, sesuai dengan PP dan perundangan yang berlaku.
”Kini BAP dari Kemenag SBB terhadap inisial RA sudah tiba di Kanwil sambil menunggu BAP dari Malteng untuk inisial SL,” ucapnya.
Kanwil Kemenag hanya melakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil, sedangkan menyangkut unsur pidananya atau penipuan itu diserahkan kepada pimpinan masing-masing korban.
