Ambon, Tribun-Maluku.com : Direktur Utama PD Panca Karya, Rusdi Ambon akan menyurati Inspektorat Maluku untuk melakukan audit terhadap perusahaan milik daerah yang dikomandoinya.
Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab tuntutan Kesatuan Organisasi Perjuangan Mahasiswa (Kompak) yang menggelar aksi demo yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (24/09/2020).
Kepada wartawan via ponselnya, Rusdy Ambon menegaskan dirinya siap untuk diaudit selain dari Inspektorat juga dari lembaga auditor independen lainnya.
“Hasil audit akan saya publikasikan melalui media massa, cetak maupun elektronik,” katanya.
Namun jika hasil audit tidak menemukan adanya tindak penyimpangan anggaran seperti yang dituduhkan, maka dirinya akan membawa masalah ini ke jalur hukum.
“Jika hasilnya tidak terbukti ada penyimpangan anggaran PD Panca Karya, maka saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Dalang dibalik aksi ini sudah saya tahu dan siapapun yang turut serta akan saya bawa ke jalur hukum,” tegas Rusdy Ambon..
Untuk diketahui, Kompak lakukan demo di Kantor Gubernur Maluku meminta Rusdi Ambon dicopot dari jabatannya selaku Plt Dirut PD Panca Karya.
Dalam aksinya, Kompak menduga pembelian lahan dan bangunan Graha Raden Pandji yang terletak di Jl AM Sangadji, Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Ambon senilai Rp3,5 miliar.
Dugaan ini muncul, karena jika dikalkulasikan seluruh gaji Rusdi Ambon, selama setahun bekerja sejak tahun 2019, kekayaannya tak sampai Rp3,5 miliar.
Untuk itu, dalam surat tuntutan pendemo yang dibacakan koordinator lapangan, Miki Makatita, diantaranya mendesak Gubernur, Murad Ismail untuk memerintahkan Inspektorat maupun lembaga auditor independen lainnya untuk melalukan proses audit terhadap kekayaan Rusdi Ambon, serta keuangan PD Panca Karya.
