Ambon, Tribun-Maluku.com : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Abdul Haris mengatakan telah terjadi Mis komunikasi, sehingga masyarakat, Komunitas Pemuda dan pelajar Aru menolak LIN di Aru.
“Jadi kalau ada yang tidak dilibatkan dalam pembahasan LIN , mungkin hanya ini mis komunikasi,” kata Abdul Haris di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2020).
Dijelaskan, semua kabupaten/ kota di Maluku sudah dilibatkan pada saat itu, termasuk kepala Dinas KP Aru Janes Gutanjala hadir pada rapat-rapat yang digelar di Dinas perikanan Provinsi, Kantor Gubernur.
“Bahkan rapat yang diselenggarakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan semua dilibatkan,” ungkapnya.
Dijelaskan Lumbung Ikan Nasional (LIN) adalah kebijakan pemerintah pusat yang lokasinya ada di Maluku
Oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010 mencanangkan Maluku sebagai LIN pada event Saul Banda 2010, dan disambut baik oleh seluruh komponen masyarakat di Maluku.
“Jadi LIN ini bukan lahir dari pemerintah Provinsi tetapi lahir dari pemerintah pusat dan direspon oleh semua komponen masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu LIN bisa saja bukan di Maluku, tetapi bisa ada di tempat lain.
“Kebetulan potensi sumber daya ikan yang besar, maka Maluku dipilih oleh Pemerintah pusat,” kata Abdul.
Pada saat momen Sail Banda 2010, tambah dia, pemerintah pusat meminta untuk dicanangkan maka pemerintah daerah menyambut baik.
“Dengan LIN tersebut, Maluku bisa mendapat perhatian lebih dari Pemerintah pusat untuk sektor kelautan dan perikanan,” ucapnya,
Pada saat itu kadis KP Maluku yang saat itu dijabat oleh Almarhum Poli Kaihatu membuat Dokumen perencanaan pada 2010.
Saat itu, tambah Abdul, sudah ada Naskah Akademik LIN, Masterplan LIN dengan menggandeng komponen-komponen masyarakat Maluku, dari Pemda maupun Kabupaten kota, Unpatti serta pakar-pakar kelautan dan perikanan Institut Pertanian Bogor.
Namun, sampai 2015 setelah melalui beberapa kali pergantian kepala Dinas, belum ada titik terang LIN,.
Pada saat Romi Far-far menjabat sebagai Kadis KP, Far-far menggalang komponen masyarakat untuk mendorong kembali LIN, dengan memperbaiki konsep yang pernah dibuat sebelumnya dalam bentuk Reformulasi Masterplan
Ia menambahkan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Edy Prabowo, ada titik terang kembali Maluku sebagai LIN.
“Ditambah dengan Gubernur Maluku yang Baru Murad Ismail yang punya hubungan dengan Pemerintah pusat yang baik, kini ada titik terang bagi Maluku sebagai LIN,” terangnya.
Pada tanggal 1 April 2020 dilakukan Vidcon pertama dan berlanjut terus sampai rapat koordinasi tingkat Menteri yang melibatkan Menko, KKP, Bapenas, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Dari hasil rapat itu, ada beberapa hal yang didorong antaranya rancangan Perpres ditetapkan sebagai peraturan presiden, dukungan Pusat untuk LIN, dan Kelembagaannya, dan mendapat respon yang baik.
Ia menambahkan pada rapat koordinasi tingkat Menteri memutuskan model pengelolaan perikanan yang akan digunakan adalah berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
“Pada saat itupun diputuskan 3 WPP yaitu 714 di perairan Natuna, 715 perairan Seram dan 718 di perairan laut Arafura dan sekitarnya,” katanya.
Ketiga WPP tersebut, kata dia, menjadi percontohan dari 11 WPP di Indonesia dan dari 3 WPP tersebut Maluku mendapat 2 yaitu WPP 715 dan 718 .
Agar WPP 714 tidak tertinggal, 3WPP didorong berkembang secara Simultan, maka dimintakan pusat industrialisasi LIN di 714 .
Dijelaskan lebih lanjut, untuk menjembatani Maluku Sebagai LIN harus ada dokumen perencanaan dengan nama Grand Desain yang merupakan rancangan besar yang diharapkan dapat menjadi masukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
