Langgur, Tribun-Maluku.com : Evav Bermartabat dijadikan sebagai tema pada tahun 2020, dalam rangka peringatan hari Nen Dit Sakmas yang digelar kedua kalinya oleh Pemerintah Daerah di setiap tanggal 7 September.
Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun dalam sambutannya mengatakan, dalam memperingati hari Nen Dit Sakmas yang dilaksanakan pada tahun 2020 saat ini, Evav Bermartabat ditentukan sebagai tema sentral.
“Evav Bermartabat bukan hanya wanita, tetapi kaum Laki-laki juga harus lebih bermartabat untuk menghargai Perempuan,” katanya di Ohoi Semawi, Senin (7/9/20).
Untuk itu, Bupati meminta agar dari tema tersebut dapat untuk dimaknai bersama.
Bupati Hanubun menjelaskan, Nen Dit Sakmas hadir tidak hanya untuk dimaknai sebagai kemuliaan kaum perempuan Kei semata, melainkan lebih dari itu.
Nen Dit Sakmas, kata Bupati, adalah pribadi yang sangat luar biasa memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Kei.
“Nen Dit Sakmas juga adalah figur pemersatu dalam berbagai kehidupan yang mampu mempelopori kehadiran dan tegaknya Hukum Adat Larvul Ngabal,” tuturnya.
Para akademisi maupun para ahli antropologi yang pernah meneliti tentang hukum adat Larvul Ngabal maupun sejarah kepulauan Kei menyebutnya sebagai hukum adat yang paling humanis dan sejalan dengan nilai-nilai keadaban pada zaman yang tidak lagi menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Lebih lanjut, kata dia, sejarah hidup dan perjalanan Nen Dit Sakmas yang menjadi akar lahirnya hukum adat Larvul ngabal serta menjadi pedoman hidup masyarakat suku kei yang dikenal mempunyai tujuh falsafah secara turun-temurun.
Bupati Hanubun meminta agar para Raja untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat tentang pasal yang ketujuh yang berbunyi Hira I ni Ntub Fo I ni, It did Ntub Fo It did aritnya ( Milik Ku Yah Milik Ku, Milik Mu Yah Milik Mu. (Jangan Pernah Berpikir Untuk Merebut Hak Orang Lain, red).
Hal tersebut, tambah Bupati, karena saat ini ada yang selalu mengaku-mengaku memiliki kekuasaan Rat Orang Kai, Soa, Seniri dan lainnya itu mempunyai keinginan lebih dari apa yang ada dari mereka.
Untuk itu Bupati Hanubun berharap agar kedepan tidak akan ada lagi perdebatan terkait hal tersebut, karena masih ada kurang lebih 100 Kepala Ohoi yang belum dilantik sebagai Kepala Desa definitif hingga saat ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Malra, Dewan Raja, Ketua dan Wakil Ketua tim penggerak PKK Malra, Ketua dan Pengurus Organisasi Kewanitaan Malra, Tokoh-tokoh Agama, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, seluruh pimpinan OPD serta Forkopimda.
