Jakarta, Tribun-Maluku.com : Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merealisasikan program lumbung ikan nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Bentuk dukungan ini tertuang dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi IV dengan KKP pada Selasa, (15/9).
Tak hanya itu, parlemen juga menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun rupiah.
Dana ini akan digunakan untuk LIN di Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.
“Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3,286 Triliun untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional,” kata Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat di gedung DPR, Jakarta.
Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar.
Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.
Dalam rapat yang berlangsung sekira 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp2,7 triliun per 11 September 2020.
Prosentase serapan tersebut mencapai 54,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun.
“Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran 2020 secara optimal,” sambungnya.
Adapun untuk tahun depan, DPR menyetujui pagu anggaran sebesar Rp6,65 tiriliun yang terbagi untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp763,57 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp1,21 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Rp1,07 triliun dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Rp431,70 miliar.
Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Rp455,35 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Rp1,52 triliun, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Rp603,71 miliar, Sekretariat Jenderal (Setjen) Rp497,64 miliar dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp86,76 miliar.
Sekjen KKP, Antam Novambar memastikan jajarannya akan terus bekerja untuk memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kegiatan maupun program yang sedang dan akan dikerjakan, terutama di Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya.
“Terimakasih atas masukan dan kritiknya. Kami bertekad untuk melakukan sebaik-baiknya,” ujar Antam.
Sebagai informasi, saat kunjungan ke Provinsi Maluku akhir Agustus lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional.
Salah satu wujud komitmen tersebut di antaranya meningkatkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku.
“Maluku gudangnya ikan. Saya memulai lumbung ikan nasional dengan gerakan langsung. Membangun tidak hanya sekedar jargon tetapi membuktikan terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan,” kata Menteri Edhy.
