Ambon, Tribun-Maluku.com : Komisi I DPRD Maluku melakukan pertemuan dengan KPUD Maluku, Bawaslu, PT. PLN wilaya Maluku, Telkomsel, juga TVRI Ambon terkait dengan amanat PKPU nomor 6 tahun 2020 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (28/9/2020).
Pemilihan kepala daerah serentak baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota yang di jadwalkan berlangsung 9 Desember 2020 di beberapa daerah Indonesia, di atur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 6 tahun 2020.
Untuk Provinsi Maluku terdapat empat kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Seram Bagian Timur (SBT), Buru Selatan (Bursel), dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang akan melakukan pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra pada wartawan di
Ambon, Senin (28/9/2020).
Menurut Rumra, rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan juga merupakn tindak lanjut dari rapat sebelumnya, antara Komisi I DPRD Maluku dengan KPUD maupun Bawaslu, terkait amanat PKPU 6 tahun 2020 dan bagaimana memfungsikan media dalam keadaan Covid-19.
Dari hasil rapat ini dapat memastikan bahwa PLN tetap menyala, Telkomsel tetap terakses internetnya, termasuk juga kalau ada TVRI, juga TV lokal memastikan bahwa semuanya itu tersedia dengan baik.
Rumrah juga mengatakan, karena pemilihan ini dilakukan dalam kondisi Covid-19, maka dinas kesehatan melakukan koordinasi dengan semua Tim Gugus Tugas (Gustu) di empat kabupaten yang melakukan pemilihan kepala daerah, termasuk cara menggunakan masker dengan baik.
”Terkait dengan penyebaran Covid-19 yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan, maka pihak kesehatan juga harus sampaikan kepada KPUD sehingga dalam menyusun jadwal KPU bisah tahu mana wilayah yang dilakukan secara Daring atau tatap muka tapi menggunakan protokol Covid dengan baik,” kata Rumra.
Dikatakan, PLN memastikan untuk empat daerah yang melakukan pilkada lampu tetap menyala 24 jam, karena itu berhubungan dengan telkomsel.
Telkomsel juga memastikan kalau ada wilayah yang sudah terhubung dengan Internet sehingga masyarakat tidak dirugikan dan dapat berfungsi dengan baik internet tersebut.
Komisi I akan melakukan pemantauan atau kunjungan langsung di lapangan terkait dengan apa yang dikatakan itu benar terjadi di lapangan.
“Kami juga akan melakukan rapat lanjut dengan pihak Polda Maluku untuk memastikan situasi keamanan, karena sesuai informasi di lapangan agak sedikit rawan,” ucap politisi PKS Maluku.