Ambon, Tribun-Maluku.com : Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Kecil Menengah (UKM) diperuntukan kepada pengusaha mikro, yang memenuhi syarat seperti pengusaha mikro yang tidak memiliki kredit modal kerja dari Perbankan, dan bukan ASN atau anggota TNI Polri.
Banpres tersebut diperuntukkan bagi warga negara Indonesia (WNI), yang memiliki modal usaha Rp50 juta ke bawah,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Ambon, Drs. Marthen Keilluhu, di Ambon, Sabtu (3/10/2020).
Menurut Keiluhu, ada banyak pelaku usaha atau pengusaha mikro yang memiliki modal Rp50 juta ke bawah, namun dari mereka tidak semuanya mendapat Banpres produktif BLT.
Mereka yang mendapat bantuan tersebut akan diverifikasi dan memenuhi persyaratan seperti modal usaha dari nol sampai dengan Rp50 juta, bukan ASN atau yang sama dengan itu, tidak memiliki kredit modal usaha dari Perbankan.
Mekanisme yang dilakukan pihak DinKop UKM Kota Ambon untuk dapat menerima Banpres Produktif BLT UKM adalah bekerja sama dengan pihak desa/kelurahan, guna mendata para pelaku UKM yang ada di lingkungan desa/kelurahan tersebut, dan akan dicocokan dengan data yang ada pada DinKop UKM Kota Ambon.
Mengingat data yang ada juga tidak valid dan apabila data sama dengan desa/kelurahan, maka pihak DinKop UKM mengirm langsung data tersebut kepada Kementerian UMKM di Jakarta.
Setelah data tersebut divalidasi pihak kementerian maka di kirim kembali, sehingga DinKop UKM Kota Ambon menerima data yang positif itu harus mendapat Banpres BLT.
Selain itu, pihak DinKop UKM Kota Ambon mengusul kepada Kementerian UKM penerima Banpres BLT, termasuk pengusulan dari pihak bank baik BRI ataupun BNI.
“Jadi pihak DinKop UKM Kota Ambon tidak tahu menahu tentang nama-nama yang diusulkan pihak Perbankan. Kami terima nama yang diusul pihak Dinkop Kota dan nama itu valid sebagai penerima Banpres BLT,” katanya.
Dikatakan, masih banyak orang yang belum dapat walaupun nama sudah dikirim namun sampai dangan saat ini masih di proses.
Sesuai data dari desa/kelurahan yang sudah rampung dan telah di kirim oleh DinKop UKM kepada Kementerian UMKM sebanyak 20.505 KK, dan atas kerja sama BRI pusat dengan Kementerian UMKM data yang dikirim balik ke BRI Ambon sebanyak 3503 KK dan sisanya masih menunggu.
Sedangkan data atau nama-nama yang di kirim balik dari Kementriam UMKM ke Dinas Koperasi UKM Kota sebanyak 3.920 KK, yang rekeningnya harus berproses dengan BRI.
Penyaluran Banpres Produkti BLT UKM per-KK sebesar Rp2 juta 400 ribu sekali diberikan.
Untuk itu Keiluhu berharap, pihak desa/kelurahan bisa memberikan data yang akurat dan valid, agar para pelaku usaha bisa mendapat Banpres BLT UKM.
