Ambon,Tribun-Maluku.com.: Gubernur Maluku Murad Ismail menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020.
Murad Ismail didampingi Sekda Maluku, Kasrul Selang, di Kediaman Gubernur, Selasa (8/12/2020) mengikuti Rakor yang dipimpin langsung oleh Mentri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian secara Virtual, dari Sasana Bhakti Praja Gd. C Lt.3 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Mendagri dalam arahannya pada saat itu meminta semua stakeholder yang terlibat dalam Pilkada, untuk mengawal hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga, keberhasilan dalam menjaga tahapan Pilkada tidak sia-sia.
“Kita mengharapkan semua tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar, aman dari potensi gangguan konvensional, baik kekerasan, konflik dan gangguan-gangguan lainnya, dan juga secara spesifik di tengah pandemi ini, kita menjaga agar semua tahapan Pilkada tanggal 9 Desember besok itu tidak menjadi media penularan Covid-19, karena adanya potensi interaksi dan juga potensi kerumunan, “ujar Mendagri.
Pada.kesempatan itu Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah bekerja keras hingga saat ini, sehingga sampai masa kampanye selesai dalam waktu yang cukup panjang yakni 71 hari semua terjaga dengan baik.
Dirinya juga menyampaikan, setidaknya dari evaluasi yang dilakukan Kemendagri, memang masih terlihat terjadi pelanggaran, baik dalam bentuk pelanggaran Peraturan KPU maupun pelanggaran protokol kesehatan.
“UU atau PKPU hanya memperbolehkan adanya kegiatan tatap muka tidak lebih dari 50 orang, dialog tidak lebih dari 70 orang. Saya kira dari kegiatan tatap muka dan dialog ada sekitar 2,2 persen terjadi pelanggaran,” kata Mendagri.
Pelanggaran yang terjadi kata Mendagri, bukan hanya pelanggaran protokol Covid-19, namun juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, dan dalam Pilkada sebelumnya juga pelanggaran itu selalu ada.
” Kita melihat bahwa meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kesehatan, namun tidak terlalu signifikan, meski demikan kita tidak ingin menyepelekan 2,2 persen itu, ” kata Mendagri.
Mendagri juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu yang telah bertindak tegas.
Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada seluruh aparat keamanan khususnya Polri, TNI dan Satpol PP yang segera mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran mulai dari yang ringan, teguran, sampai ke pembubaran. Bahkan ada yang bergulir ke proses pidana.
” Kami kira selama 71 hari dari sudut pandang Kemendagri karena kami melakukan monitor harian, mingguan dan bulanan, kita juga melakukan Rakor secara mingguan dan kemudian secara bulanan yang dipimpin oleh Bapak Menkopolhukam dengan semua stakeholder tingkat pusat dan daerah,” ujar Karnavian.
Ia menambahkan, Monitor harian juga terus-menerus dilakukan dari Kemendagri, dari Satgas Covid-19, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, semua melakukan monitoring dan melakukan sharing informasi, sehingga setiap ada pelanggaran hari itu cepat dilakukan juga tindakan.
Mendagri bersyukur, semua langkah-langkah yang dilakukan ini membuahkan hasil yang cukup baik, setidaknya dengan data pelanggaran yang terjadi, dimana hanya terbatas 2,2 persen pelanggaran dari sekian ribu kegiatan kampanye yang telah dilakukan.
Hadir pada pelaksanaan Rakor, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Kepala BNPB yang juga Kasatgas Covid-19 dan Ketua DKPP .
Sementara itu, Gubernur Maluku selain didampingi Kasrul Selang, turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Franky Papilaya dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Dominggus Kaya.
