Ambon, Tribun- Maluku.Com : kejaksaan (Kejari) Negeri Ambon dinilai tak mampu menuntaskan kasus Alokasi Dana Desa Negeri Lama.
Demikian penegasan Ketua Forum Peduli Desa Negeri Lama (FPDNL) Josephus Pakaila kepada wartawan Kamis (7/1/2021) di Ambon.
Menurutnya masyarakat Desa Negeri Lama mempertanyakan janji Kejari Ambon untuk menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa milik desa tersebut.
Janji tersebut dipertanyakan, dikarenakan sejak kasus ini dilaporkan oleh masyarakat yang diwakili Forum Peduli Desa Negeri Lama pada 16 Desember 2019 lalu sampai saat ini belum ada kejelasan penanganannya.
Padahal, berdasarkan janji pihak kejari melalui Kasie Intelnya saat pertemuan dengan masyarakat, yang bersangkutan menegaskan, bahwa akan memberikan waktu selama dua bulan kepada Inspketorat Kota Ambon untuk kembali melakukan audit terkait dengan hasil temuan masyarakat.
Ternyata hingga Dua Tahun kasus dugaan Korupsi ADD Negeri Lama, Kecamatan Baguala Kota Ambon mandek di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.
Kepada wartawan, Pakaila mengakui sangat kecewa terhadap Kejari Ambon yang dituding tak mampu menuntuskan kasus ADD Negri Lama.
“Saya mewakili Forum Peduli Desa Negri Lama (FPDNL) dan juga Masyarakat sangat kecewa terhadap pihak Kejari yang sampai saat ini belum mampu menuntaskan kasus ADD desa Negeri Lama.
,”Padahal menurut Kasie Intel Kejari saat itu ditahun 2019 didepan rekan-rekan FPDNL, pihak Kejari hanya memberi waktu kepada inspektorat kota untuk menuntuskan hasil audit selama 2 bulan , tapi nyatanya sampai tahun 2021 ini belum mampu terealisasi” tegasnya
Pakaila juga menyingung soal hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi terkait status pelaporan kasus hukum yang ditangani Kejari dan belum pernah di kabarkan kepada FPDNL selaku Pelapor.
“Dalam laporan tersebut kami memberikan kontak kami untuk bisa dihubungi oleh pihak Kejari sehingga kami bisa tahu hasil dari Pelaporan yang sudah kami berikan, tapi nyatanya hingga saat ini Kejari belum pernah mengabarkan kepada kami perkembangan kasus ADD Negeri Lama” tandasnya
Ia menambahkan, terdapat 3 item yang menjadi pelaporan Masyarakat terkait dugaan Korupsi ADD Desa Negeri Lama.
Ditahun 2018 dimana terdapat kerugian Negara yang disinyalir mencapai ratusan juta rupiah, adapun kerugian yang diduga dilakukan oleh Oknum Pejabat Desa saat itu ilmelda Tahalele diantaranya Rehabilitasi Rumah Desa yang dianggarkan Rp.160,700.000 (Seratus Enam Puluh tujuh ratus ribu rupiah).
Selain itu pembangunan Cafe terapung Rp.318,096.054 (tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) dan Kegiatan pengelolaan Perikanan (Keramba) Rp.104,800.000 (seratus empat juta delapan ratus rupiah).
Tak sampai disitu saja bahkan Masyarakat negeri Lama melalui FPDNL sempat memberikan laporan tambahan terkait kerugian pada cafe terapung yang dibangun Ditahun 2018.
Laporan tersebut diberikan pada 3 Maret Tahun 2020 yang disinyalir tidak memiliki ijin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sehingga mengakibatkan kerugian negara berkisar ratusan juta rupiah.
cafe-pun sempat ditutup dibulan Maret 2020 tetapi karena kesepakatan warga dan juga pejabat desa saat itu yang mengantikan posisi Imelda selaku PJS, cafe kembali dibuka untuk sementara waktu.
Hingga saat ini penyelewengan ADD Desa negri Lama baik berupa laporan awal hingga pelaporan tambahan yang diberikan kepada Kejari Ambon belum mendapatkan titik terang.
Pakaila selaku ketua FPDNL berharap agar Kejari Ambon dapat mempercepat Pelaporan kasus Dugaan Korupsi ADD Negri Lama mengingat sudah dua tahun kasus tersebut mandek di Kejari.
“Kami berharap Dugaan Korupsi ADD yang ditangani Kejari dapat segera diproses sehingga Masyarakat Desa Negeri Lama dapat mengetahui posisi hukum dari kasus tersebut” tuturnya.
