Namlea, Tribun-Maluku.com : Arnis Kapitan alias Ko Hai menuduh BPK RI Perwakilan Maluku tidak betul, menyusul adanya temuan kerugian negara sebesar Rp.500 juta lebih pada proyek pembangunan gedung RSUD Namlea TA 2018 lalu.
Karena itu, Arnis Kapitan yang juga pimpinan PT Pemalut Utama Group, dengan tegas menolak mengembalikan kerugian negara tersebut sampai hari ini. Padahal ia sudah diwarning mengembalikan kerugian itu sejak tahun 2019 lalu.
Bukan hanya menolak, Arnis Kapitan juga menantang BPK RI dan Pemkab Buru cq bupati, cq RSUD Namlea untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.”Saya yakin 90 akan menang jika masalah temuan BPK RI itu dibawa keranah hukum,” tantang Arnis Kapitan.
Ditemui di Cafe 88 milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Buru , Rabu siang (27/01/2021), di hadapan sejumlah wartawan, ko Hai mengawali percakapan dengan menyalahkan BPK RI Perwakilan Maluku.
Dirinya mengaku kalau BPK RI datang memeriksa proyek yang dikerjakan olehnya di Tahun Anggaran 2018 lalu, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
katanya, saat petugas dari BPK RI datang, hanya didampingi pegawas dari Dinas PUPR Kabupaten Buru. Sedangkan dirinya selaku rekanan, juga konsultan proyek dan pihak RSUD Namlea tidak ada di sana.
Petugas BPK RI disindir seenaknya memeriksa proyek tersebut lalu menetapkan kerugian negara akibat pekerjaan pengecoran konstruksi tidak sesuai RAB yang mengindikasikan adanya kerugian negara sebesar Rp.500 juta lebih.
Menanggapi temuan BPK RI tersebut, Ko Hai mengaku sudah menyanggah secara tertulis .Ia tidak menyangkal adanya fisik pengecoran konstruksi tiang bangunan yang tidak sesuai RAB.
“Saya tidak menyalahkan BPK seratus persen dan saya juga tidak membenarkan temuan mereka dengan memisahkan setiap pekerjaan konstruksi tidak pernah ada yang bisa mengerjakan secara benar 100 persen. Contohnya tiang bangunan. Ada yang kurang 1 inci ada juga yang lebih 2 inci dan itu kan saling menutupi,” Alibinya.
Seraya mengatakan, waktu itu kita tidak mendampingi. Konsultan juga tidak mendampingi karena ada berangkat. Dia (BPK RI) datang sendiri lalu ukur sampai malam-malam lalu buat temuan. Jika ada kita, tidak mungkin ada temuan, katanya.
Dirinya juga mengatakan, ada dua item pekerjaan yang duluan dikerjakan di luar kontrak alias tidak ada dalam RAB senilai total mencapai Rp.575 juta. Ia berdalih, pekerjaaan di luar kontrak itu karena kebutuhan konstruksi yang harus dilaksanakan saat itu juga. Namun tidak dibuat CCO-nya.
Disinggung siapa yang memerintahkan agar mengerjakan item di luar RAB tersebut, ia menyebut konsultan pengawas tanpa mau disebutkan namanya.
“Kalau tidak kerja, tidak jadi bangunan itu,”dalih Ko Hai.
Terkait item tersebut, dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait pemilik proyek dan konon katanya mereka menyilahkan kerjakan saja pekerjaan yang di luar kontrak tersebut.
Diminta ulang responnya atas perintah mengembalikan kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan proyek tersebut, Ko Hai tetap ogah mengembalikannya dengan alasannya, karena BPK RI tidak turut menghitung pekerjaan yang di luar RAB.
Hai, juga mengatakan, soal temuan swnilai Rp 500 juta yang harus dikembalikan, itu suka-sukanya BPK RI kalau mau menetapkan kerugian negara. Tapi dirinya tetap bertahan karena ada pekerjaan di luar kontrak tadi.
“Seharusnya negara yang bayar saya tambah menilai Rp 75 juta” tukas Ko Hai.
Ia juga sesumbar mendapat suport dari Kantor Kejaksaan Negeri Buru, kalau apa yang dilakukannya di proyek RSUD TA 2018 lalu tidak menyalahi.
Bahkan menurut kejaksaan, negara harus membayar tambah Ko Hai sebesar Rp.75 juta.
Dikejar wartawan oknum siapa di Kantor Kejaksaan Negeri Buru yang menyatakan kekurangan volume itu tidak salah dan kerja mendahului kontrak juga tidak salah, dan negara harus bayar tambah Ko Hai? , ia terlihat panik dan tidak mau menyebutkan nama oknum jaksa tersebut.
