Ambon, Tribun-Maluku.com : PT. Pertamina Regional VIII Maluku-Papua meminta Pers turut bersama-sama melakukan fungsi kontrol sosial terkait pendistribusian serta penerapan harga BBM di Maluku.
Hal tersebut disampaikan oleh Unit Manager Communication Relations dan CSR Pertamina MOR VIII, Edy Mangun Rabu (10/2/2022) di Ambon, saat menanggapi wartawan terkait sistem pengawasan Pertamina terhadap praktek-praktek illegal di lapangan.
Menurutnya, kerjasama semua pihak baik Pers, aparat kepolisian dari sisi keamanan, dan Pemerintah dalam hal ini Disperindag, sangat dibutuhkan demi meminimalisir upaya-upaya penyelewengan dan pelanggaran oleh oknum-oknum tertentu.
“Jadi sistem pengawasannya, Pertamina akan berkoordinasi dengan Pemerintah baik itu Disperindag dan Polisi, karena itu juga perintah Undang-Undang sehingga masing-masing mempunya kewajiban,” jelasnya.
Diakui bahwa dari semua kewajiban itu, masih saja ada upaya penimbunan dan pencurian terhadpa BBM. Artinya, selama Disparitas harga masih ada, maka peluang pencurian terhadap BBM pasti tetap ada.
Soal penindakan hukum, itu menjadi tanggungjawab Polisi dan Pertamina hanya berbicara soal teknis.
Ditanya soal penerapan BBM satu harga Mangun mengaku, memang sulit membuat pemerataan dari sisi energi karena keterbatasan infrastruktur dan daerah geografis.
Untuk itu, butuh kerjakeras bersama termasuk media dalam melakukan kontrol sosial untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.
Mangun juga menjelaskan soal kewenangan penekanan harga BBM satu harga, yang mestinya dilakukan oleh masing-masing Kepala Daerah.
Yang mekanismenya adalah Pemerintah Daerah dengan kategori 3T, menyurati SKK Migas soal penerapan BBM satu harga karena itu merupakan perintah UU Migas.
“Yang penting dia memenuhi syarat daerah tertinggal, terpencil dan terluar ( 3T),” ujarnya.
Soal ekstra droping BBM jelang hari-hari besar keagamaan maupun hari lainnya yang dapat menyebabkan tingginya kebutuhan BBM, terutama jelang Ramadhan April mendatang “kata Mangun, hal itu akan dilakukan.
Namun kini, pihak Pertamina sedang melakukan survei internal untuk mengetahui berapa kebutuhan masyarakat akan BBM itu sendiri.
Menjelang hari besar keagamaan dan libur-libur nasional yang panjang, memang sudah dijadwalkan untuk ekstra droping. Tapi sementara mengenai besaran, biasanya dihitung setelah dilakukan survei internal terkait kebutuhan dan lain-lain. Dan bulan April saat Ramadhan, itu diakhir Maret baru bisa dilihat berapa persen dari normal dari distribusi yang ada untuk nanti ditambahkan.
Sekarang belum bisa dilihat presentasenya berapa karena ada ketakutan dan kalau distribusinya lebih, takut diselewengkan orang.
“Jadi kita akan mencari angkah yang mendekati kebutuhan mengingat BBM subsidi terbatas. Jika terjadi kesalahan dalam penghitungan kebutuhan sehingga kehabisan stok BBM sebelum akhir tahun, maka itu kondisi gawat. Bahkan Pemerintah juga akan memberikan sanksi seperti biaya transport yang diberikan itu tidak akan diganti dan kita wajib menutupi kekurangan itu dan sebagai korporasi, Pertamina tentu tidak mau itu terjadi,” ulasnya.
