Namlea, Tribun Maluku.com
Ketua DPRD Buru, Muh Rum Soplestuny SE menjelaskan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Buru akan diselenggarakan di tahun 2021 pada 23 desa. Sisanya pada 59 desa akan berlanjut di tahun 2022 nanti itu juga bila tidak bertabrakan dengan pemilihan kepala daerah.
Kepada awak media di Namlea, Rabu (10/02/2021), Ketua DPRD Buru, Soplestuny menjelaskan, Pilkades serentak pada 23 desa telah disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru saat pembahasan anggaran tahun 2020 lalu. Untuk itu Dana yang dialoksaikan anggaran pilkades sebesar Rp 600 juta lebih.
”Dari anggaran tersebut secara teknis dihitung sekitar 23 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak di tahun 2021, ” jelas Soplestuny.
Soplastuny juga menjelaskan, secara teknis, baik Bupati Buru maupun Dinas PMD serta BPD sudah menyiapkan perangkat teknis untuk pemilihan pilkades yang akan dilaksanakan di tahun ini. “Untuk kepastian waktunya dan desa mana-mana saja yang akan menjalankan pilkades sedang diatur oleh pihak eksekutif dalam hal ini Pak Bupati dan Dinas PMD” tambah Solestuny.
Soplestuny yang digadang gadang juga akan menjadi pelanjut estafet kepemimpinan PG di Kabupaten Buru ini kembali meyakinkan akan tetap ada Pilkades serentak di tahun ini. Dan sisanya akan tetap dilaksanakan pada tahun 2022 nanti, sampai 82 desa punya kades devinitif.
“Setelah pasca perubahan anggaran di tahun 2021 ini menghasilkan pilkades yang berkualitas, integritas dan efektif, maka DPRD bersama eksekutif akan menganggarkan dana pilkades tahap selanjutnya” tuturnya Seraya melanjutkan, sambil mengutip penjelasan bupati Buru, perihal wacana pilkada tahun 2022 yang lagi digodok dan tarik ulur di DPR RI, maka Pilkades sisa di tahun 2022 nanti, masih tetap akan menunggu hasil geliat di DPR RI ini.
Bila DPR RI dan Pemerintah sepakat ada perubahan UU MD3 khusus pilkada di tahun 2022, maka Kabupaten Buru juga termasuk yang menyelenggarakan event lima tahunan ini. Otomatis , maka Pilkades serentak yang masih tersisa akan sulit terlaksana, sebab tidak boleh bersamaan di tahun yang sama dengan perawatan akbar 5 tahunan itu, sehingga akan berpotensi diundur di tahun berikutnya.”Tapi bila pilkada tetap di tahun 2024 mendatang, maka seluruh Pilkades tetap dirampungkan di tahun 2022 nanti,”tegasnya.
