Namlea, Tribun Maluku.com
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, M Adjie Hentihu SP, menilai UU Nomor 3 tahun 2020 sangat merugikan pemerintah kabupaten/kota, termasuk di daerah Kabupaten Buru. Pasalnya, Semua perizinan dialihkan ke pusat. “Tidak ada lagi yang jadi kewenangan izin di Kabupaten maupun propinsi, semua dialihkan kepusat” tandas Hentihu kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (27/03/2021).
UU menirba yang baru ini, kata Adjie Hentihu juga turut mengatur soal perizinan Galian C, dimana BUMD, Koperasi, maupun Perusahan milik perorangan, harus mengantongi Surat Izin Pertambangan Bebatuan (SIPB) dari pusat. Lebih terperinci lagi diatur dengan Peraturan Pemerintah yang turunan regulasinya. Namun belum dikeluarkan sampai hari ini.
SIPB itu meliputi andesit, tanah liat, pasir urug, kerikil sungai dan lain sebagainya. “Harus secepatnya ada turunan dari UU Nomor 3 tahun 2020 , lebih khusus lagi tentang SIPB , sehingga kami di propinsi bisa bekerja,”harap Adjie Hentihu.
Lanjutnya, sekarang ini di seluruh Indonesia dan bukan hanya di Kabupaten Buru, mengalami hal yang sama terkait dengan izin galian C. Padahal sebelumnya izin cukup di kabupaten/kota yang punya kandungan material tersebut. “Saya berkoordinasi dengan propinsi, dengan teman-teman di daerah lain, semua punya keluhan yang sama.
“Semua menunggu turunan dari UU Nomor 3 tahun 2020. Turunannya seperti apa?,” ujar Adjie Hentihu. Lebih lanjut dikatakan, Ketika semua masih menunggu, tidak mungkin Pemerintah Kabupaten Buru menghentikan seluruh kegiatan terkait dengan pemanfaatan galian C yang ada di daerah. Sekali lagi ditegaskannya, izin galian C yang beralih ke pusat cukup merugikan daerah kabupaten.
“Artinya apa? Kita ini mau membangun, tapi perizinannya di pusat seperti apa. Rugi daerah, terutama kita di kabupaten, baik itu izin tambang emas, apapun namanya, sampai di galian C, itu daerah dirugikan. Sangat dirugikan oleh UU Nomor 3 ini yang kewenangannya dialihkan ke pemerintah pusat,”sesalkan Hentihu.
Menyorot khusus kegiatan galian C di Kabupaten Buru, lanjut Hentihu, Dinas KL sudah menyusun zona pengambilan galian C . Ada tiga zona dan seluruhnya berada di dalam kali (sungai). Terkait dengan galian C yang diambil di sungai-sungai dan lagi ramai dibicarakan, Adjie Hentihu katakan, bahwa tingkat resiko sangat minim. Karena dia bukan membongkar gunung, atau merambah hutan, atau menghancurkan sesuatu.
Lanjutnya, Galian C yang ada dalam kali itu secara alami turun dari gunung dan hutan saat musim penghujan. Entah itu dari patahan gunung atau yang lain dan materialnya berjuta-juta ton masuk ke sungai mengalir dari hulu ke hilir. Dan apa jadinya kalau dibiarkan material itu terus menumpuk dalam kali.
“Nanti suatu saat akan terjadi peninggian permukaan air saat hujan karena pendangkalan kali, kemudian air itu masuk ke perkebunan masyarakat yang ada di tepian. Nah, ini juga masalah. Iya toh, sehingga secara ekologis, ketika ada pengangkatan material galian C dari dalam kali, maka dengan sendirinya permukaan air itu akan turun, sehingga air akan berjalan sesuai alurnya. Dia tidak akan merambah ke mana-mana.Ini minim resiko terhadap lingkungan dan memang tidak ada resiko sama sekali,”jelas Hentihu.
Kemudian dari aspek ekonomi, seandainya kran galian C ditutup, maka pengusaha akan mendatangkannya dari luar Kabupaten Buru. Ini menyebabkan harga galian C naik dan akan berimbas kepada mahalnya penganggaran. “kran galian C ini tetap kita buka. Supaya apa? Agar pembangunan tetap jalan, baik itu proyek APBN, APBD, dan terutama masyarakat yang membangun rumah dan sebagainya dapat memanfaatkan galian C dari situ,”paparnya.
Oleh karena itu, ketika ada orang yang ribut-ribut soal galian C, Hentihu menganggap ini suatu hal yang sangat keliru. Menurut Hentihu, pemerintah tidak mungkin terus menerus melakukan reklamasi di kali yang dangkal, karena terbentur dengan anggaran. Tapi ketika material dalam kali ini dimanfaatkan oleh pengusaha galian C, secara ekonomi akan menambah pendapatan kepada masyarakat yang punya lahan, maupun kepada pekerja dan semua kegiatan pembangunan yang terkait galian C tetap berjalan.
Kemudian ada retribusi/pajak galian C yang disetor juga ke daerah (Pemkab Buru), proyek propinsi, pusat maupun kabupaten. Menyinggung tentang perizinan , Di UU 32 ada tiga tahap dalam proses perizinan, termasuk diantaranya ada AMDAL, dan UPL/UKL.
Dijelaskan, AMDAL itu kalau pekerjaannya dalam skala besar, HPH,Pertambangan dan sebagainya. Kalau UPL/UKL diterapkan kepada pengusaha galian C yang mengambil material dari kali. Para ahli juga yang menyusun UPL/UKL. Mereka tidak bekerja di atas meja, tapi turun langsung ke lapangan. Ahli-ahli dari UNPATTI yang menyusun UPL/UKL ini bukan sembarangan orang yang menyusunnya, sehingga hasilnya betul-betul digunakan sebagai referensi lingkungan dalam mengelola galian C dan sebagainya.
“Sehingga, marilah kita lebih percaya kepada ahlinya dari pada percaya diluar terkait dengan kerusakan lingkungan , pencemaran dan sebagainya,”imbau Hentihu seraya mengatakan, dirinya mengenal beberapa pakar yang terlibat menyusun UPL/UKL perusahan yang beroperasi di Kabupaten Buru. Salah satunya UPL/UKL milik PT Vidi Putra Kencana.
Terkait perizinan, Adjie Hentihu mengaku, mereka semua rata-rata punya izin lingkungan dan sudah punya UPL/UKL. Hanya kemudian muncul UU Nomor 3 tahun 2020 yang belum ada turunan regulasinya dan seluruh perizinan termasuk galian C dialihkan ke pusat. Tidak ada lagi di Kabupaten maupun provinsi, tandasnya.
