Ambon, Tribun-Maluku.com : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappekot) Tual, Mukti Matdoan mengakui di wilayahnya tercatat 3.000 unit rumah miskin yang tidak layak huni hingga memerlukan dana sekitar Rp200 miliar untuk merehabilitasinya.
Kepala Bappekot setempat Mukti Matdoan, di Ambon, Rabu, mengungkapkan pihaknya melakukan indentifikasi sekitar 2.500 unit rumah yang tidak layak huni dan berada di atas lahan tidak bermasalah.
“Rumah tidak layak huni yang berada di atas lahan tidak bermasalah akan ditindaklanjuti untuk diberikan bantuan,” katanya.
Menurut Mukti, rumah tidak layak huni berada di atas lahan dengan status yang belum jelas kepemilikan berjumlah sekitar 500 unit rumah.
“Aksi pemerintah Kota Tual untuk mengatasi rumah yang tidak layak huni tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2017 sebesar Rp11 miliar dari target Rp40 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan untuk rumah yang tidak layak huni, ada tiga faktor yang dinilai, yakni rumah kondisi rusak berat, rusak ringan dan sedang, dan penanganannya dimulai dari yang rusak ringan, sedang dan terakhir yang rusak berat.
Disinggung perhatian pemerintah pusat, menurut Mukti ada 700 unit bantuan yang bersubsidi, dari 700 unit tersebut, 300 unit akan segera ditangani dengan besaran dana per unit Rp15 juta atau total anggaran Rp4,5 miliar.
“Kita masih membutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar,” kata Mukti.
Ia menuturkan pihaknya juga melakukan asistensi APBD untuk desa-desa di Kota Tual, agar setidaknya setiap desa mengalokasikan anggaran Rp300 sampai Rp500 juta untuk membangun rumah-rumah yang tidak layak huni.
“Kota Tual ada sekitar 30 desa dan dusun, dan kita berharap ada bantuan dari Kementerian Perumahan, supaya bebas dari rumah tidak layak huni, sehingga penjabaran program bapak Presiden Joko Widodo tentang Program Kota Tanpa Kumuh terwujud pada 2019,” ujarnya.
