Tiakur, Tribun Maluku : Maluku Barat Daya (MBD) diguncang kepanikan setelah 30 pelajar SMP Negeri 1 PP. Babar dan SMA Negeri 5 MBD diduga keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini memaksa Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily memimpin rapat koordinasi darurat secara virtual, Jumat (12/09/2025), bersama Forkopimda, Dinas Kesehatan, Forkopimcam Babar Barat, Puskesmas Tepa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan pengelola Dapur Sehat.
Dalam arahannya, Kilikily menegaskan perlunya laporan lengkap terkait kronologi, jumlah korban, dan kondisi terbaru para siswa.
“Di Maluku belum pernah ada kasus seperti ini dalam penyaluran MBG. Kami gelisah dan harus mengambil langkah strategis,” tegasnya.
Pengelola Dapur Sehat, Enggelina Angkie dari Yayasan Berkat Harmoni Babar, mengakui adanya kelalaian. Ia menyebut pemotongan ikan tuna dilakukan terlambat, sekitar pukul 22.00 WIT, dengan menu nasi, sayur sawi, ikan tuna, dan semangka yang dikonsumsi siswa pada Kamis (11/09).
“Kami akui kesalahan dalam proses persiapan,” ujarnya.
Dokter Adriana Ruimassa dari Puskesmas Tepa menjelaskan, 30 siswa mengalami gejala nyeri perut, mual, pusing, kram, dan sakit kepala. Diagnosis sementara menyebut dugaan keracunan makanan, meski fasilitas untuk pemeriksaan lanjutan tidak tersedia. Beruntung, semua pasien telah sembuh dan dipulangkan.
Dandim 1511/Pulau Moa, Nuriman Siswandi, menyampaikan sampel makanan telah dikirim ke laboratorium di Ambon untuk memastikan penyebab keracunan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, mencakup pemilihan bahan baku berkualitas, sterilisasi dapur, hingga pengawasan ketat tenaga masak.
“Ini bahan evaluasi agar MBG berjalan baik ke depan,” ujarnya.
Ketua DPRD MBD Petrus A. Tunay meminta program MBG dihentikan sementara untuk evaluasi, agar bahan pangan dan dapur sehat dipastikan sesuai standar.
“Musibah ini menimbulkan trauma bagi anak-anak dan orang tua. Hentikan sementara, periksa semua prosedur sebelum dilanjutkan,” tegasnya.
Perhatian juga datang dari Kejaksaan Negeri MBD. Kepala Seksi Intel Johan A. Korbaffo menilai kejadian ini akibat lemahnya kontrol dan pengecekan dari pengelola dan SPPG. Ia menegaskan program prioritas nasional ini berada di bawah pengawasan Kejaksaan dan sudah dilaporkan ke Kejati Ambon.
“Fungsi kontrol harus profesional agar kejadian serupa tidak terulang,” katanya.
Kasus ini memantik kekhawatiran publik soal pengelolaan MBG, program strategis pemerintah untuk pemenuhan gizi siswa. Pemda MBD kini berpacu memastikan prosedur distribusi makanan aman sebelum melanjutkan kembali program yang menjadi tumpuan gizi pelajar di daerah terpencil itu.
