MASOHi Tribun-Maluku.com- Aksi demo menuntut keadilan dan transparansi Pemda Maluku Tengah (Malteng) terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan maupun
pembangunan. Aksi demi itu dilakukan oleh elemen Pemuda KNPI bersama LSM PUKAT SERAM dan LSM SEKOCI dengan masa pendemo yang cukup besar.
Aksi demo tersebut dilakukan dipelataran Kantor Bupati Malteng Selasa (12/04) kemarin, namun sayangnya aksi demo itu ketiga unsur pimpinan di daerah ini tidak berada di tempat sehingga
pendemo diterima oleh Kepala Kesbang Pol Malteng Drs. M. Pattimura dan Assisten II Setda Malteng Drs. M. Kalauw.
Demo yang dipimpin oleh Sukri Wailissa (Ketua KNPI Malteng), Fahry Asyatri (LSM Pukat Seram) dan Syahril Silawane (LSM Sekoci), membeberkan berbagai kebijakan yang dilakuan Bupati
Malteng Tuasikal Abua, SH banyak yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga terkesan kebijakan itu tersimpan kejahatan indikasi korupsi yang cukup besar di daerah ini dan melibatkan para SKPD setempat.
Asyatri mencontohkan, kasus korupsi dana Alkes di RSUD Masohi tahun anggaran 2013 lalu, bahwa Kejaksaan Negeri Masohi sudah mengantongi 2 alat bukti yang jelas dengan tersangkanya dr. M.
Latuamury dan Ny. Nirwati, namun ketika dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon kedua tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Masohi tersebut malah dinyatakan tidak bersalah dan bebas demi hukum.
Ada apa dibalik indikasi kasus korupsi ini, ataukah jangan-jangan ada tuyul atau siluman yang mengambil dan menguras uang rakyat,”tegas Asyatri.
Selain itu banyak indiksi kasus korupsi yang dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Malteng berupa pembelian kapal ikan milik mantan Bupati Abdullah Tuasikal mencapai Rp. 3 Milyar lebih,
pengadaan kapal ikan dari Kementerian Perikanan kepada masyarakat Pulau AI Kecamatan Banda mencapai 1,2 Milyar, pembayaran beban kerja PNS di Kecamatan Leihitu mencapai 15 M lebih, dan bahkan indikasi mark up terhadap pembangunan Tugu Bundaran Masohi, pembangunan Trotoard, Baileo Maluku Tengah serta areal hijau di pantai Ina Marina Masohi.
Asyatri tegaskan, pembangunan areal hijau pantai Ina Marina tersebut ada indikasi korupsi yang cukup besar karena didalam areal tersebut pekerjaannya dilakukan pada lokasi pekerjaan proyek yang tidak pernah tuntas.
Berbagai paket proyek yang sengaja dimenangkan oleh pihak-pihak rekanan bupati dengan nilai anggaran miliaran rupiah sehingga menyisahkan berbagai indikasi kasus korupsi yang besar di daerah ini,”tuturnya.
Ketua LSM Pukat Seram ini menuding ada keterlibatan pejabat publik di daerah ini terhadap pengoperasian PT. Nusa Ina Group yang hingga kini tidak memiliki ijin usaha sehingga banyak masyarakat yang memiliki hak ulayat di tanah pengoperasian perusahaan milik Sihar Sitorus itu menjadi korban keganasan pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.
Pendemo meminta Bupati Malteng Tuasikal Abua, SH untuk transparan dalam penggunaan anggaran dan membuka ruang publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui anggaran yang dikelola Pemda setempat melalui SKPD, spanduk, baleho ataupun Webside.
Sayangnya orasi yang disampaikan tidak bisa dijawab oleh ketiga unsur pimpinan di daerah ini, namun melalui Kepala Kesbang Pol Linmas dan Asisten II baru bisa disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.
Usai melakukan aksi demo massa langsung menuju ke Mapolres Malteng untuk meminta agar Kapolres bersama jajarannya mampu melakukan investigasi dan audit terhadap berbagai indikasi kasus korupsi yang terjadi di daerah ini.
“Kami siap memberikan bukti dan fakta indikasi korupsi kepada kepolisian di daerah ini untuk dijadikan bahan investigasi dan audit agar bisa mengungkap berbagai kasus,”jelas Asyatri dalam orasinya didepan pintu gerbang Mapolres, dan pendemo diterima oleh Kasat Reskrim Polres Malteng Iptu. Uspril Utuwembun mewakili Kapolres dan Wakapolres yang tidak berada di tempat.
(TM08)
