Ambon, Tribun-Maluku.com : Ini bisa dibilang aneh bin ajaib, ketika sebuah proses musyawarah daerah organisasi kepemudaan harus sampai berlangsung selama tiga minggu. Sudah begitu, deadlock pula.
Hal mana terjadi pada Musda KNPI Maluku Tenggara (Malra) yang mulai digelar pada tanggal 23 Juni, namun sampai tanggal 17 Juli belum juga berakhir bahkan dead lock.
Sudah begitu, ada pihak-pihak termasuk careteaker yang sudah terlanjur berpihak pada kandidat tertentu diinformasikan sedang berupaya memproses SK kepada salah satu kandidat tanpa melalui proses pemilihan.
Ketua Banteng Muda Indonesia Melky Koedoeboen kepada media ini dari Malra via telepon seluler mengungkapkan kronologis kenapa Musda yang sudah degelar tiga minggu lebih itu harus deadlock
.
”Jadi Musda KNPI Malra pertama dibuka tanggal 23 Juni. Sampai 17 Juli masih deadlock karena careteker tidak mengindahkan tata tertib dan AD/ART yang telah ditetapkan,” ujarnya.
John Janyaan sebagai caretaker, lanjut dia, tidak paham organisasi sehingga memaksakan pimpinan sidang persidum menjadi orang padahal yang tertuang di AD/ART harusnya 5 orang saja.
”Itu salah satu masalahnya. Selain itu ada kejanggalan-kejanggalan lain seperti agenda yang disepakati bersama harus membahas peserta Musda tiba-tiba loncat untuk membahas tata tertib,” pungkasnya.
Melky menuding John Janyaan sebagai caretaker sudah kerasukan kandidat tertentu sehingga berani melanggar AD/ART organisasi tempat berhimpunnya pemuda Indonesia itu.
Tudingan yang sama juga datang dari Ketua GMKI Cabang Tual dan Maluku Tenggara Luther Rahayaan. Menurutnya bagi GMKI Musda ini adalah moment pemuda yang penting untuk membangun dunia kepemudaan. Tapi sayanta prosesnya sudah tidak lagi normal sebagaimana yang digariskan AD/ART.
”Selama ini KNPI Malra ini mati suri dan baru pernah dilaksanakan Musda lagi. Nah, kami sangat berharap Musda ini bisa kembali menghidupkan KNPI Malra, tapi kami sangat kecewa dan menyesal karena prosesnya sudah tidak lagi normal,” tukas Rahayaan.
Ia mencontohkan, sebuah musyawarah mestinya dilaksanakan hanya dua atau tiga hari saja, tapi yang terjadi sudah berminggu-minggu. Sudah begitu caretaker terkesan tidak punya keinginan baik untuk menyelesaikan agenda ini, bahkan cenderung untuk mengupayakan untuk memenangkan kandidat tertentu.
”Bukan hanya itu, isu yang beredar dan sempat kami dengar, ada upaya pihak-pihak tertentu untuk memproses SK kepada kandidat tertentu tanpa melalui proses pemilihan. Kalau sampai itu terjadi apa yang mau diharapkan. Padahal, kami sangat berharap Musda ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas,” kesalnya pula.
Ia juga menilai ada upaya untuk menggiring KNPI Malra ke kepentingan-kepentingan pragmatis dan KNPI ingin ditunggangi oleh mereka yang punya kepentingan pribadi semata.
”Kami GMKI Cabang Tual dan Malra juga akan menyurati secara resmi DPD KNPI Maluku terkait persoalan yang terjadi ini termasuk mendesak agar caretaker diganti diganti saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD AMPI Malra, Hanny Russel ikut menyesalkan sikap carteaker yang terkesan memainkan AD/ART untuk memenangkan kandidat tertentu.
”Kami berharap agar Musda dapat berjalan sesuai proses demokrasi yang baik sehingga bisa menghasilkan seorang pemimpin pemuda yang pada akhirnya bisa ikut memberikan kontribusi kepada kabupaten Malra. Tapi apa yang terjadi sungguh sangat disayangkan,” kesal dia.
Terkait isu adanya pihak yang tengah mengupayakan memproses SK bagi ketua dan pengurus, Hanny katakan, jika itu benar terjadi maka siapa yang di SK-kan itu bisa dianggap sebagai anak haram atau lahir di luar nikah.
”Kami sudah sepakati itu, baik organisasi Cipayung maupun organisasi kepemudaan Golkar.Kami akan menganggapnya tidak sah, karena dia itu bisa dibilang anak haram atau lahir di luar nikah,” pungkasnya.
Ketiga ketua organisasi kepemudaan ini lalu meminta kepada Bisri Latuconsina sebagai Ketua DPD KNPI Maluku untuk segera turun tangan bahkan segara mengganti careteker yang sudah nyata-nyata tidak lagi berpihak pada aturan organisasi agar Musda di Malra bisa kembali sukses digelar. (JM)
