Ambon, Tribun-Maluku.com : Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kanwil ATR/BPN) Provinsi Maluku akan menerbitkan secara masal 1.676 akta untuk program sertifikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) 2017 pada akhir Maret 2017.
“Rencananya akhir Maret akan diterbitkan secara massal untuk diserahkan kepada masyarakat di seluruh kabupaten/kota,” kata Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil ATR/BPN Provinsi Maluku Oktovianus Alfons, di Ambon, Sabtu (25/3).
Ia mengatakan 1.676 akta tanah tersebut merupakan bagian dari jatah 7.800 akta tanah yang ditargetkan harus terbit dalam program sertifikasi tanah melalui PRONA 2017.
Seribuan akta gratis yang diterbitkan menggunakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 itu, akan diberikan kepada masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya melalui kantor-kantor ATR/BPN di masing-masing wilayah.
“Nantinya akan diserahkan kepada masyarakat melalui masing-masing kantor perwakilan karena tiap-tiap daerah sudah ada jatahnya. Untuk pelaksanaan secara simbolis akan dilakukan langsung oleh Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Dikatakannya lagi, tidak semua wilayah di Maluku memiliki kantor ATR/BPN. Saat ini kantor pertanahan yang sudah berdiri di kabupaten/kota hanyalah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara, Buru, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
Sedangkan untuk Kabupaten Buru Selatan menginduk pada kantor ATR/BPN di Kabupaten Buru yang berada dalam satu daratan.
Kendati demikian, menurut Oktovianus yang juga Plt. Kepala BPN Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat di daerah-daerah yang belum memiliki kantor perwakilan ATR/BPN tetap akan mendapatkan hak mereka.
“Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual belum ada perwakilan kantor. Begitu juga untuk Kabupaten Buru Selatan, tapi karena dia adalah wilayah pecahan dari Kabupaten Buru maka akan menginduk pada kantor ATR/BPN di sana,” katanya.
