Namlea, Tribun Maluku : Bambang Langlang Buana dilantik menjadi Ketua DPRD Kabupaten Buru Bersama Sunardi Idris Wakil Ketua l dan Jaidun Saanun Wakil Ketua ll, Periode 2024-2029, berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku nomor 1862 tahun 2024.
Pengambilan sumpah dan janji Pimpinan DPRD Buru berlangsung di gedung bupolo satu, Jalan Baru Jiku Kecil Kota Namlea, Kamis (5/12/2024).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD mengucapkan, terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Buru di seluruh Daerah pemilihan, dari Namlea ilat, sampai Waehotong Kampung Baru, atas dukungan dan pilihan mereka menjadikan partai PPP, Nasdem dan Golkar sebagai partai politik pemenang pemilu dengan kursi terbanyak, sehingga mampu menghantarkan dirinya bersama dua Wakil Ketua lainnya menjadi pimpinan DPRD.
“Saya ungkapkan dengan tulus terima kasih dan penghaagaan saya sampaikan kepada pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas kepercayaan yang di berikan kepada saya sebagai Ketua DPRD Buru,” ungkapnya.
Untuk itu, Bambang bertekad akan bersungguh sungguh bekerja serta mengabdi sepenuh hati kepada daerah tercinta ini.
Ungkapan rasa haru dan kebahagiaan yang dorasakan saat ini, tidak pula menutup rasa hormat dan salut kepada kawan seperjuangan kami, Dali Fahrul Syarifudin, M Rum Soplestuny dan Saudara Djalil Mukadar.
. “Kami berharap, agar kita dapat terus bergandeng tangan membangun negeri ini, karena apa yang telah berlalu akan menjadi cambuk abadi dan semua yang akan datang agar mampu kita raih,” Imbuhnya.
Dikatakan, dalam rangka mewujudkan tanggung jawab, maka pembentukan alat kelengkapan dewan yang menjadi agenda prioritas harus segera dilaksanakan penataan DPRD, dan akan menjadi instrumen strategi dalam mengimplementasi tugas dan fungsi untuk membentuk kebijakan bersama pemerintah Daerah.
“Terutama dalam hal mengawal tata kelola APBD tahun anggaran 2025 agar mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan dan berjalan sesuai harapan masyarakat,” jelasnya.
Dia menambahkan, sebagai unsur penyelenggara, DPRD akan terus membangun sinergi dengan semua pihak untuk mendapatkan sinkronisasi kebijakan Daerah yang searah dengan kebijakan pemerintah provinsi, maupun kebijakan pemerintah pusat, mulai dari rencana pembangunan daerah kita yang mesti terintegrasi dengan perencanaan pada semua level pemerintah.
“Kami juga meminta dukungan serta keberpihakan pers sebagai corong aspirasi untuk ikut menentukan perkembangan sebuah kebijakan dan bentuk kontribusi dalam membangun daerah,” tutur.
Bambang juga meminta awak media menyajikan pemberitaan yang proposional dan bernuansa edukasi tapi transparan, kritis tetapi juga menyejukan..
