Piru, Tribun-Maluku : Dalam tiga tahun terakhir masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dibuat geram dengan ketidaksediaan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite.
Pantauan media ini, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di SBB, hanya menjual BBM jenis pertamax, sementara untuk kuota BBM pertalite tidak lagi dijual, entah apa alasannya..?
Amos warga Desa Piru menyampaikan keluhannya terkait ketidaksediaan BBM pertalite di SBB. Menurutnya, ketidaksediaan BBM pertalite di Daerah menandakan ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Sebagai warga dengan pendapatan ekonomi sangat rendah dan hanya mengandalkan ojek sebagai penghasilan utama, Amos tidak menyangka selama ini pemda hanya diam seribu bahasa, apalagi di tengah-tengah himpitan ekonomi saat ini.
“Mungkin dari 11 kota Kabupaten di Provinsi Maluku, hanya di SBB saja yang tidak pakai pertalite. Saya sudah cek beberapa kerabat dekat saya yang ada di Buru, SBT, KKT, Ambon, Masohi mereka mengatakan disana stok pertalite ada, kenapa di SBB tidak ada.” ucapnya.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) diminta tidak diam seperti patung, secepatnya menyikapi persoalan ketidaksediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Disperindag harus jujur kepada masyarakat, sebenarnya SBB ada stok pertalite atau tidak. Kalau ada ya sampaikan ada kalau tidak juga harus sampaikan tidak ada, jangan diam saja,” geramnya.
Bukan hanya Pemda saja yang harus menyikapi persoalan ini lanjut Amos, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (SBB) sebagai representasi perwakilan rakyat jangan diam saja.
Menurut Amos, beberapa terobosan telah dilakukan DPRD, mulai dari pembentukan pansus terkait persoalan gedung perkantoran yang bermasalah, pansus LKPJ bahkan ada komisi DPRD yang mengusulkan untuk pihak penegak hukum (Kejaksaan) melakukan pemeriksaan kepada semua kepala Desa.
Baginya DPRD jangan hanya memperhatikan kebutuhan primer Pemerintahan saja, kebutuhan primer masyarakat juga harus diperhatikan, pertalite saat ini menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat kalangan bawah seperti dirinya dan rekan-rekan yang terpergantung hidup sebagai tukang ojek.
Sebagai warga Amos berharap adanya kepedulian DPRD terhadap persoalan ini, bahkan Amos juga meminta untuk DPRD segera memanggil kepala Disperindag, bila perlu DPRD bentuk pansus terkait persoalan ini.
“Ini keluhan kami, kalau disikapi ya syukur, kalau tidak disikapi juga ya disyukuri saja.” tutup Amos
