Ambon, Tribun Maluku : Realisasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku mencatat inflasi pada November 2024 sebesar 0,25% (mtm), lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional yang mencapai 0,30% (mtm).
Dari release Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku yang diterima Media ini Rabu (4/12/2024) Kepala Perwakilan BI Maluku Rawindra Ardiansah menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Maluku didominasi oleh Kota Ambon dengan angka inflasi 0,71% (mtm).
Sementara itu, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah mencatat deflasi masing-masing sebesar -2,04% (mtm) dan -0,11% (mtm), yang membantu menahan inflasi daerah.
Menurutnya, faktor penyebab inflasi adalah pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok ini menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan 0,43% (mtm).
Dijelaskan pula komoditas utama penyebab inflasi meliput, Ikan cakalang: Inflasi sebesar 0,24% (andil, mtm), Ikan tongkol: Inflasi sebesar 0,07% (andil, mtm)
Penyebab penurunan produksi ikan akibat cuaca buruk dan dampak La Niña menyebabkan gangguan aktivitas melaut.
Selain itu, kata Ardiansyah, komoditas hortikultura seperti bawang merah dan tomat mengalami inflasi masing-masing 0,14% (andil, mtm) dan 0,13% (andil, mtm), dipicu oleh keterbatasan pasokan selama periode tanam.
Ardiansyah menambahkan, penyebab terjadinya inflasi juga pada kelompok transportasi.
Menjelang HBKN Nataru 2024, kelompok transportasi mencatat inflasi sebesar 0,24% (mtm), terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,03% (andil, mtm).
Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dijelaskan, pada November 2024, inflasi tahunan di Provinsi Maluku tercatat sebesar 2,23% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,55% (yoy).
Meski demikian, tingkat inflasi Maluku masih berada dalam rentang sasaran nasional 2,5% ±1% (yoy).
Keberhasilan pengendalian inflasi di Maluku didukung oleh sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai program
Program yang dilakukan antara lain Pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan subsidi langsung ke pedagang untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan, baik antarprovinsi maupun intraprovinsi.
Peningkatan produktivitas klaster pertanian dan perikanan guna mengamankan ketersediaan komoditas utama.
Sinergi dan langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi menjelang dan selama HBKN Nataru 2024.
