AMBON Tribun-Maluku.com- Bank Indonesia (BI) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara, Kota Tual, Pimpinan Pemerintah Desa dengan pelaku usaha, mendukung rencana percepatan sektor pariwisata di Maluku melalui pengembangan desa wisata di Kepulauan Kei.
Hal tersebut merupakan salah satu poin penting hasil pembahasan dalam Diskusi Publik dengan tema “Mendorong Sektor Pariwisata Maluku melalui Pengembangan Desa Wisata”, yang diselenggarakan di Langgur pekan lalu 20 September 2018.
Diskusi dihadiri oleh Bank Indonesia Maluku, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pimpinan Desa dan Pengurus Badan Usaha Milik Ohoi (Desa), Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, serta beberapa pelaku usaha di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Turut hadir dalam diskusi tersebut, narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara dan Pengelola Desa Wisata Kaki Langit, Yogyakarta, Fahlul Mukti sebagai contoh pengembangan desa wisata yang telah berhasil.
Saat ini, sedikitnya terdapat 20 desa wisata di Kabupaten Maluku Tenggara dengan tingkat perkembangan yang bervariasi dari masing-masing desa. Di satu sisi, terdapat desa wisata yang sudah cukup berkembang, namun di sisi lain masih terdapat desa wisata yang masih dalam tahap awal pengembangan.
Pengetahuan akan desa wisata dari masyarakat desa tersebut juga masih sangat terbatas. Pemaparan yang disampaikan oleh Fahlul Mukti disambut antusias oleh peserta diskusi, khususnya para pimpinan dan masyarakat desa.
Sejarah pembentukan Desa Wisata Kaki Langit dari desa yang miskin dan dipandang sebelah mata hingga menjadi desa wisata yang terkenal dan ramai dikunjungi wisatawan lokal dan asing cukup menginspirasi peserta.
Strategi Desa Wisata Kaki Langit yang tidak hanya menawarkan keindahan objek wisata, tetapi juga menjual experience bagi wisatawan ditambah dengan story telling atas suatu objek wisata, dan prinsip diferensiasi dari masing-masing objek wisata tersebut, dinilai sebagai strategi cerdas dan sangat mungkin diterapkan desa wisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Peserta diskusi sependapat bahwa dana yang dimiliki desa perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab, termasuk dana yang berasal dari Dana Desa maupun bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, maupun perusahaan dan pelaku usaha.
Atas hal tersebut dan mengingat pengetahuan yang masih terbatas mengenai pengembangan desa wisata, para pengelola desa mengharapkan adanya pendampingan yang berkelanjutan, baik dari pemerintah daerah ataupun instansi vertikal seperti Bank Indonesia.
Melalui koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa, Bank Indonesia Maluku optimis bahwa desa wisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dapat berkembang lebih baik lagi.
Meskipun desa wisata di kedua daerah itu masih dalam tahap pengembangan, tetapi dengan melihat potensi kekayaan alam yang sangat melimpah bukan tidak mungkin, pengembangan desa wisata dimaksud menjadi penghasil sumber pertumbuhan ekonomi baru di Maluku.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku juga tetap terjaga, bahkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa secara signifikan.(TM02)
