Ambon, Tribun Maluku: Perekonomian Provinsi Maluku tetap memperlihatkan pertumbuhan yang solid pada triwulan IV 2024. Perekonomi Maluku tumbuh sebesar 6,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,24% yoy) Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5.02% yoy) pada triwulan laporan.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonom Maluku pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,34% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,21% (voy).
Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Provinsi Maluku, Mohamad Latif dalam acara temu Media sekaligus buka Puasa bersama, di lantai 6 Hotel Santika Ambon, Kamis (13/3/2025).
Menurut Latif, sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV 2024 utamanya ditopang oleh kinerja LU Administrasi Pemerintahan yang bersumber dan peningkatan realisasi belanja APBN.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Maluku terutama didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (RT) Peningkatan kinerja konsumsi RT antara lain disebabkan oleh momen HBKN Nataru, pemilihan kepala daerah serentak, serta terselenggaranya beberapa agenda seremonial, seperti wisuda perguruan tinggi, yang secara sektoral juga turut mendukung kineja LU perdagangan besar dan eceran
Perekonomian Maluku tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif pada rentang 4,18%-5,18% (yoy). Capaian tersebut utamanya akan didukung oleh kinerja Konsumsi RT yang diprakirakan meningkat seiring daya beli masyarakat yang terjaga, didukung perbaikan pendapatan dikarenakan peningkatan UMP Maluku sebesar 6,5%.
Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekomomi Maluku 2025 diperkirakan ditopang oleh peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PCP) yang didukung oleh terjaganya permintaan dari negara mitra utama. Selain itu, penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (P11) juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan LU PKP serta memicu adanya pembangunan industri pendukung di wilayah sekitar pelabuhan utama Maluku.
Dari sisi perkembangan harga, Maluku pada bulan Februari 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 133% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,76% (yoy). Pada tahun 2025, diperkirakan capaian inflasi Maluku tetap berada pada rentang sasaran sebesar 2,5+1% (yoy).
Salah satu risiko pendorong inflasi adalah berlanjutnya ketidakpastian global sehingga mendorong peningkatan harga emas sebagai safe havent. Selain itu, berlanjutnya peningkatan harga komoditas global seperti gandum dan CPO juga berpotensi mendorong peningkatan harga pada komoditas turunannya.
“Di sisi lain, realsasi produksi komoditas pangan domestik yang relatif tinggi diperkirakan dapat menahan laju inflasi,” ungkap Latif.
Sebagai upaya menjaga tingkat inflasi di Maluku, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dan inovasi yang difokuskan pada pengendalian stabilitas harga bahan pangan.
Adapun, beragam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan, antara lain Gerakan Pasar Murah (GPM) dalam rangka menjaga stabilitas pasokan darı harga pangan di berbagai wilayah, pelaksanaan HLM TRD Provinsi Maluku dan TPO Kabupaten/Kota se-Maluku terkait stabilisas pasokan dan harga pangan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, serta terus melakukan pemantauan harga pangan melalui sidak pasar serta pelaporan neraca pangan strategis untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
Mohamad Latif yang didampingi oleh dua Deputi Kepala Perwakilan BI Maluku, Rakhmat Pratama dan Dicky R. Afriyanto menjelaskan, Kantor Perwakilan Bank indonesia Provinsi Maluku terus berupaya mendukung elektronificasi transaksi Pemerintah daerah (ET) melalui sinergi bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP200).
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegras untuk mengubah pembayaran tunai menjadi non-tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Hingga saat ini, terdapat 7 tujuh Pemda yang telah berstatus Pemda Digital dan 5 (lima) Pemda berstatus Maju di wilayah Maluku. Ke depan, terus dilakukan upaya percepatan agar seluruh penda dapat berstatus digital.
Aktivitas transaksi sistem pembayaran non-tunai di Maluku terus menunjukkan akselerasi. Pada Januari 2025, tingkat pertumbuhan volume transaksi QRIS di Maluku tercatat sebesar 144,44% (yoy) menjadi 478 ribu transaksi Selanjutnya, akumulasi pengguna dan merchant QRIS per Januari 2025 tercatat masing-masing sebesar 149 ribu pengguna dan 85 nbu merchant KPwBI Provinsi Maluku bersama seluruh mitra strategis terus berupaya mendorong akseleras pemanfaatan QRIS antara lain melalui kegiatan sosialisasi, QRIS Experience, serta kolaborasi dengan berbagai instansi
Akselerasi transaksi non-tunai tentunya perlu diiringi dengan penguatan pelindungan konsumen guna menjaga kelancaran transaksi sistem pembayaran, KPwBi Maluku terus berupaya untuk meningkatkan iderasi terkait pelindungan konsumen utamanya melalui tagine PEKA “PEduli, Kenali, dan Adukan. Berbagai sinergi dan kolaborasi juga terus dibangun bersama mitra strategis terkait dalam pelaksanaan berbagai sosialisasi edukasi maupun kampanye yang interaktif terkait pelindungan konsumen
Kantor Perwakilan Bank indonesia (KPw-BI) Provinsi Maluku telah menyiapkan kebutuhan uang di masyarakat melalui perbankan dan mitra kerja terkait selama periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025 dalam lingkup SERAMBI “Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah idulfitri”, SERAMBI dilaksanakan pada tanggal 3-23 Maret 2025 melalui sinergi dengan seluruh perbankan dan mitra kerja terkait di Provinsi Maluku.
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 3 tiga) pilar utama, yaitu (1) Pemenuhan Kebutuhan Uang (2) Layanan Kas, dan (3) Edukasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk menyedakan uang Rupiah yang cukup, pecahan yang sesuai serta dalam kondisi layak edar di Masyarakat
KPw-BI Provinsi Maluku telah mempersiapkan kebutuhan uang tunai bagi masyarakat. Adapun kebutuhan uang pada periode Ramadhan Idul Fitri diproyeksikan sebesar Rp756,3 miliar, terdiri dari uang pecahan besar (UPS) sebesar Rp 706.3 miliar dan uang pecahan kecil (UPK) sebesar Rp50.01 miliar.
Layanan penukaran uang Rupiah dilakukan langsung oleh Bank Indonesia dan perbankan. Jumlah titik layanan penukaran sebanyak 29 titik terdiri dari 12 titik layanan kas kelling pada tempat-tempat strategis, 14 titik dilayanan kantor perbankan serta 3 titik layanan di Kas Titipan. Adapun proses pemesanan wajib melalui PINTAR yang dapat diakses pada https://pintar.bi.go.id sesuai tahapan periode yang telah di tentukan.
